JAKARTA— Di tengah hiruk-pikuk Kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk, nama Mukhtarudin muncul sebagai sosok yang siap mengemban amanah berat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Baru dua hari dilantik menggantikan Abdul Kadir Karding, politikus senior dari Partai Golkar ini langsung menyampaikan visi tegasnya. Fokus utama yakni memberi atensi lebih pada pekerja migran Indonesia (PMI) berketerampilan rendah atau low skill kelompok yang selama ini sering terabaikan di balik gemerlap devisa negara.
Mukhtarudin, yang lahir di Kalimantan Tengah pada 6 September 1964, bukanlah pendatang baru di dunia politik. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode, mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Kariernya yang panjang di legislatif membuatnya akrab dengan isu-isu sosial, termasuk perlindungan tenaga kerja.
“Saya melihat sendiri bagaimana saudara-saudara kita di desa–desa pedalaman berjuang mencari nafkah ke luar negeri, tapi seringkali tanpa perlindungan yang layak,” ujar Mukhtarudin, Rabu 10 September 2025.
Latar Belakang: PMI Low Skill, Pahlawan Devisa yang Rentan
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 70% dari total 4,5 juta PMI aktif bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, dan pekerja perkebunan di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.
Kelompok ini, yang mayoritas memiliki keterampilan rendah, menyumbang devisa hingga Rp 150 triliun per tahun. Namun, di balik angka itu, ada cerita pilu, eksploitasi, pelecehan, hingga kematian akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Menteri Mukhtarudin menilai, kelompok PMI low skill tetap membutuhkan fasilitasi dan perlindungan negara yang lebih intensif. “Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga di kampung halaman, tapi seringkali menjadi korban sindikat penempatan ilegal atau majikan yang abusif,” katanya.
Ia menganalogikan situasi ini seperti “mengirim anak ke medan perang tanpa perisai.” Sebagai menteri baru, Mukhtarudin akan mengoptimalkan pelindungan dari hulu ke hilir, mulai dari proses rekrutmen di Indonesia hingga pemantauan di negara penempatan.
Dalam pidato pertamanya pasca-pelantikan, Mukhtarudin menekankan pentingnya optimalisasi perlindungan pekerja migran, khususnya bagi kelompok dengan keterampilan rendah.
“Tentu yang paling penting perlindungan kita itu adalah yang lower skill itu yang negara harus hadir,” jelas Mukhtarudin.
Ia mengkritik pendekatan sebelumnya yang lebih berfokus pada PMI terampil seperti perawat atau insinyur, sementara kelompok low skill hanya mendapat “remah-remah” perhatian.
Tantangan dan Harapan: Dari Karding ke Mukhtarudin
Pendahulunya, Abdul Kadir Karding, meninggalkan “PR” besar, konsolidasi Kantor Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang berhasil dilakukan dalam waktu kurang dari setahun.
Mukhtarudin memuji pencapaian itu, tapi ia ingin melangkah lebih jauh. “Pak Karding sudah bangun fondasinya, sekarang saatnya kita bangun lantai atasnya khusus untuk low skill,” katanya.
Namun, tantangan tak sedikit. Anggaran kementerian yang terbatas, sindikat perdagangan manusia yang licin, dan pandemi pasca-COVID yang masih memengaruhi mobilitas global menjadi batu sandungan.
Menteri Mukhtarudin menatap ke depan dengan optimis. “Saya lahir dari keluarga sederhana di Kalimantan, tahu betul derita rakyat kecil. Ini bukan jabatan, tapi panggilan untuk melindungi mereka yang tak bersuara,” pungkas Mukhtarudin.
Dengan atensi lebih pada PMI low skill, Mukhtarudin bukan hanya menteri baru, tapi harapan baru bagi jutaan pekerja migran Indonesia.
(Adista)
