SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada 30 September 2025. Hal ini disampaikan Asisten I Setda Kotim, Rihel, usai rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu 10 September 2025.
Rihel menjelaskan, persiapan terus dimatangkan, terutama pemeriksaan kesehatan calon peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kotim.
Mekanismenya, puskesmas di setiap wilayah akan melakukan pemeriksaan langsung. “Cek kesehatan diserahkan ke masing-masing puskesmas. Hasilnya nanti dilaporkan ke Kadinkes dan kepala puskesmas,” ujar Rihel.
Dari kuota 100 peserta, terdiri dari 50 anak setingkat SD dan 50 setingkat SLTA. Peserta yang tidak lolos kesehatan, seperti terindikasi TB paru atau hepatitis, tidak bisa ikut dan akan digantikan calon lain.
Mengenai transportasi, pemerintah menyiapkan dua opis yaitu, peserta bisa diantar camat masing-masing menuju Sampit. Namun apabila ada kendala fasilitas, Pemkab akan menjemput langsung.
“Kami siapkan alternatif agar semua peserta bisa ikut tanpa terbebani biaya transportasi,” jelasnya.
Dari sisi tenaga pendukung, pemerintah telah menunjuk sekitar 16-17 personel. Mereka terdiri dari wali asuh asrama, dua tenaga kesehatan, operator, serta tiga orang dari bagian keuangan.
Penugasan tersebut akan difinalkan paling lambat Kamis 11 September 2025 dan tidak lagi meminta konfirmasi ulang karena sifatnya penunjukan langsung.
Rihel juga menegaskan logistik peserta sudah dipersiapkan. Jika penjemputan dilakukan 29 September, konsumsi siang dan malam sudah disediakan.
“Persiapan fisik sekolah sudah lengkap, hanya ada kekurangan kecil seperti meubelair dan proyektor. Kalau mendesak bisa dipinjam sementara,” tambahnya.
Ia menilai, secara umum persiapan sudah cukup matang, hanya tinggal menyelesaikan hal-hal teknis kecil.
“Kalau dihitung secara matematika, yang belum siap itu hanya soal personel pendukung. Secara fisik kita sudah siap keseluruhan,” tegas Rihel.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotim, Hawianan, menambahkan keputusan memilih tanggal 30 September mempertimbangkan keterbatasan waktu persiapan. Kementerian Sosial memberi tiga opsi, yaitu tanggal 15, 22, dan 30 September.
“Kotim memilih 30 karena masih perlu waktu mencari tenaga wali asuh, satpam, juru masak, dan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan ini juga sejalan dengan banyak daerah lain di Indonesia yang memilih tanggal serupa. Dari 65 titik Sekolah Rakyat, sebagian besar juga menetapkan 30 September sebagai jadwal MPLS.
“Peserta didik sudah lengkap. Hanya saja karena waktu persiapan terbatas, kita harus benar-benar memastikan semua kebutuhan mulai dari tenaga pendamping hingga biaya operasional sudah siap,” tambah Hawianan.
Ia menegaskan, meski terdapat berbagai keterbatasan, pemerintah berkomitmen agar program Sekolah Rakyat tetap berjalan dengan baik. (nardi)
