PULANG PISAU – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pulang Pisau, Ferdinand Yakob menjawab isu penutupan aplikasi SIMDA/SIPD yang ramai beredar di kalangan kontraktor, pemborong, hingga sejumlah bendahara kegiatan. Ia memastikan pencairan anggaran tidak pernah terhenti hanya karena aplikasi tersebut.
Belakangan, muncul kabar bahwa Simda/SIPD kerap ditutup sehingga menghambat pencairan dana kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isu ini menimbulkan keresahan, termasuk dugaan bahwa kegiatan yang sudah berjalan terancam terbentur persoalan anggaran.
Menanggapi hal itu, Ferdinand menegaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada sistem, melainkan kesiapan masing-masing OPD dalam mengantisipasi langkah pasca-penutupan SIPD, terutama saat proses penyusunan APBD Perubahan (APBD-P).
“Seringkali kendala muncul karena OPD belum menyiapkan penyempurnaan anggarannya. Jadi bukan karena BKAD sengaja menutup sistem,” tegas Ferdinand, Minggu 14 September 2025.
Ferdinand menambahkan, permasalahan utama sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh OPD yang belum siap menindaklanjuti langkah setelah penutupan SIPD dalam proses APBD-P. Hal ini mengakibatkan input data menjadi kurang tepat. Selain itu, koordinasi internal OPD yang masih lemah membuat pembetulan inputan harus dilakukan setelah SIPD ditutup, sehingga justru merugikan OPD yang sebenarnya sudah melaksanakan tugas dengan benar.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antar pihak menjadi kunci agar pencairan anggaran berjalan lancar. BKAD, kata dia, selalu membuka ruang dialog dengan OPD agar tidak terjadi salah langkah. “Kami berharap PA, KPA, PPTK, bendahara, hingga admin SIPD bisa lebih proaktif berkoordinasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan, jika ada hambatan dalam pencairan, biasanya disebabkan kesalahan input atau ketidaktepatan data dari OPD yang bersangkutan. “Kalau ada angka yang salah dimasukkan, jelas itu mengganggu proses. Namun hal ini bukan berarti sistem ditutup sepihak,” ujarnya.
Ferdinand memastikan bahwa penutupan sistem, bila memang diperlukan, tidak pernah dilakukan mendadak apalagi di jam kerja tanpa pemberitahuan resmi. Transparansi, menurutnya, selalu dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan klarifikasi ini, BKAD berharap isu simpang siur mengenai penutupan SIMDA/SIPD tidak lagi menimbulkan kegaduhan. “Kami ingin semua pihak fokus pada penyempurnaan anggaran dan pelayanan publik, bukan terjebak isu yang menyesatkan,” pungkasnya. (ds)
