PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2025.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa penurunan drastis APBD dari Rp10,2 triliun menjadi Rp7,9 triliun membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas pembangunan.
“Kalau ada pemotongan dari pusat, otomatis kita menyesuaikan. Beberapa kegiatan ditunda, sebagian lainnya tetap dikerjakan tetapi volumenya dikurangi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Senin siang, 15 September 2025.
Edy menekankan bahwa kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk menggenjot kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita diarahkan untuk memperkuat PAD. Beberapa kabupaten sudah mencoba menaikkan pajak, meski tentu harus hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, potensi PAD masih bisa digali dari berbagai sektor, baik pajak daerah maupun retribusi, yang diharapkan mampu menopang program pembangunan ketika transfer dari pusat terbatas.
Meski sejumlah program ditunda, Edy memastikan pembangunan tetap berjalan. Ia mencontohkan program prioritas seperti infrastruktur jalan dan program sosial tetap dilaksanakan meski dengan efisiensi.
“Inspektorat terus melakukan evaluasi agar setiap anggaran yang dipakai benar-benar efektif,” tegasnya.
Edy juga menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026.
“Kalau benar terealisasi, tentu menjadi angin segar bagi daerah. Dengan begitu program-program strategis seperti Kartu Huma Betang bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari pusat sangat penting untuk menutup celah fiskal, sementara daerah tetap mendorong kemandirian agar pembangunan bisa berkelanjutan.
“Yang jelas kita berharap kondisi 2026 lebih baik. Daerah siap mengikuti regulasi pusat, tapi kita tetap berjuang agar program pembangunan tidak berhenti,” pungkas Edy.
(Sya'ban)
