SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mendapatkan laporan keluhan petani wilayah selatan yang hasil panen padi mereka tidak lagi dibeli oleh Bulog. Padahal saat ini musim panen raya sedang berlangsung dan produksi padi melimpah.
Rudianur mengatakan, petani di Desa Lampuyang sempat merasa senang ketika padi hasil panen diperintahkan presiden untuk dibeli Bulog dengan harga Rp5.500 per kilogram. Namun baru sebulan berjalan, pembelian dihentikan dengan alasan belum diketahui.
“Petani bingung, panen sekarang luar biasa banyak, tapi Bulog tidak membeli lagi. Kami belum tahu alasan teknis pastinya, tapi info yang beredar karena gudang penuh,” kata Rudianur, Rabu 24 September 2025.
Politisi Golkar ini menambahkan jika itu seharusnya tidak bisa menjadi alasan karena gudang Bulog besar, dan bisa saja Bulog menambah gudang dengan cara kontrak atau sewa tempat lain.
Ini tentu membuat petani kesulitan karena padi menumpuk di rumah, sejak Juli lalu Bulog sudah tidak membeli padi masyarakat. Kini hasil panen terpaksa dibeli keluar daerah oleh tengkulak Banjarmasin karena tidak dibeli Bulog.
“Truk-truk dari Banjar masuk lagi, padahal pemerintah sudah menjamin beras petani dibeli Bulog, padahal sekarang sudah musim panen luar biasa, ribuan hektare,” ungkapnya.
Kondisi itu dikhawatirkan membuat kesejahteraan petani makin sulit tercapai, karena harganya turun, warga tentunya terpaksa karena perlu modal untuk bertani dan padinya dibeli untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kalau Bulog rutin membeli, petani bisa sejahtera. Tapi kenyataannya sekarang yang untung pengusaha luar daerah. Pemerintah pusat harus mengevaluasi agar Bulog kembali membeli gabah masyarakat,” tegasnya.
Selain itu dirinya menyoroti banjir yang belakangan menggangu aktivitas masyarakat termasuk lahan pertanian.
“Persoalan utama terletak pada anak sungai dan muara yang tidak digali, sehingga air tidak bisa mengalir lancar. Akibatnya, saat hujan deras turun, wilayah itu ibarat “gentong” yang menampung air hingga meluap ke permukiman,” kata Rudianur.
Seharusnya pemerintah memahami alur air. Pemerintah bisa membuat saluran buatan atau sodetan baru, kalau tidak ada sodetan baru, air tetap akan meluap ke dataran rendah. Sementara kondisi sekarang, anak sungai banyak yang tersumbat. (nardi)
