JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menekankan peran krusial sosialisasi dan edukasi sebagai langkah utama dalam mencegah migrasi tenaga kerja ilegal.
Mukhtarudin menyatakan bahwa upaya ini bukan hanya kebijakan pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif untuk melindungi martabat bangsa di tengah era globalisasi.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa ia telah menyaksikan secara langsung ribuan warga Indonesia menjadi korban penipuan, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat memilih jalur ilegal tanpa prosedur resmi.
“Jadi, sosialisasi dan edukasi saya kira penting sebagai salah satu upaya tidak langsung dalam mencegah adanya warga negara yang nekat berangkat ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui prosedur resmi,” tutur  Menteri Mukhtarudin, Senin 29 September 2025.
Pemahaman yang baik tentang prosedur resmi dapat menghindarkan masyarakat dari risiko penipuan dan eksploitasi.
Edukasi, lanjut Mukhtarudin, harus dimulai dari akar rumput, termasuk melalui kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Tujuannya agar lulusan tidak terjebak menjadi PMI nonprosedural.
Mukhtarudin menyoroti kerentanan generasi muda, seperti Gen Z, terhadap TPPO karena kurangnya literasi migrasi aman. “Peningkatan keterampilan melalui vokasi menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan pekerja migran kita kompetitif dan terlindungi,” imbuh Mukhtarudin.
Dalam upaya jangka panjang, Mukhtarudin menekankan kolaborasi lintas sektor. Mengingat, perlindungan PMI bukan hanya tugas pemerintah, melainkan melibatkan generasi muda, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas.
Baru-baru ini, Kementerian P2MI menjalin sinergi dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk memperkuat literasi migrasi aman dan pencegahan TPPO. “PB PMII memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi ke kalangan pemuda,” ujar Mukhtarudin.
Selain itu, kementerian juga melakukan pemadanan data dengan Kementerian Imigrasi dan Paspor (Imipas) untuk menertibkan paspor dan mencegah penyalahgunaan dokumen.
Mukhtarudin membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dengan fokus pada literasi, sosialisasi, vokasi dan perlindungan sebelum keberangkatan.
Meski demikian, tantangan masih ada, seperti minimnya sosialisasi prosedur migrasi aman di masyarakat. Untuk itu, Menteri Mukhtarudin meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) lebih aktif dalam pengawasan.
Solusi yang diusulkan termasuk integrasi edukasi migrasi aman ke dalam kurikulum vokasi dan program komunitas, serta pelibatan satgas pencegahan TPPO di tingkat lokal.
Mukhtarudin pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut serta mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat guna mencegah tragedi migrasi ilegal.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia berangkat dengan aman, bekerja dengan bermartabat, dan pulang dengan selamat,” pungkas Mukhtarudin.
Upaya ini diharapkan menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.
(adista)
