SAMPIT – Praktisi hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Nurahman Ramadani menyebut langkah tepat koperasi plasma yang ingin kelola lahan sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dipertimbangkan.
Karena kata dia, dari data di Kabupaten Kotim ada 242 koperasi plasma, namun sayang masih sedikit masyarakat yang menikmatinya atau berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, diduga banyak yang tidak beres pengelolaan kebun plasma selama ini.
Inilah kata dia sebenarnya kenapa koperasi plasma seakan tidak begitu dilirik oleh Agrinas Palma Nusantara, karena dugaan banyak masalah selama ini.
Maka dari itu kata dia tidak cukup hanya sebatas evaluasi namun perlu ditindaklanjuti bagaimana pengelolaan koperasi plasma selama ini.
Terlebih kata dia, mata publik dikejutkan dengan justru banyaknya lahan koperasi beroperasi di kawasan hutan. Inilah yang jadi pertanyaan kenapa dibiarkan lama beroperasi. Banyak kebocoran yang terjadi hingga ke kas daerah atau negara diduga tidak masuk
“Koperasi plasma selama ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, wajar saja kita melihat sejauh ini Agrinas tidak satupun memberikan KSO kepada koperasi. Mungkin ini yang jadi pertimbangan,” tegasnya.
Terlebih lagi kata dia konflik yang terjadi selama ini di lapangan tidak transparansinya aporan keuangan koperasi dengan anggota dan juga berkaitan dengan laporan tahunan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran
Menurutnya juga Koperasi yang dilaporkan kepada Dinas Koperasi tidak pernah dipublis kepada publik apakah koperasi plasma ini memberikan manfaat dan turut serta dalam peeningkatan ekonomi daerah melalui pembayaran pajak atau lainnya berkaitan dengan peningkatan keuntungan yang didapatkan oleh anggota Koperasi tersebut.
Nurahman Ramadani juga mendukung agar aparat penegak hukum turun, menindaklanjuti permasalahan yang menyebabkan kebocoran keuangan negara di koperasi ini.
Dosen Ilmu Hukum ini juga menegaskan, banyak yang akan terseret jika masalah koperasi plasma ini dibongkar, bahkan belakangan beredar semua ini terjadi karena ada campur tangan dari oknum di perusahaan hingga oknum pejabat.
“Tidak bisa dibiarkan, kasihan masyarakat,” tegasnya.
Sebenarnya kata dia lahan sitaan Satgas PKH sangat bagus jika memang koperasi yang kelola, asalkan secara profesional. Namun sayang tracrecord sejumlah koperasi di daerah ini sangat buruk.(BS-1)
ISTIMEWA/BERITA SAMPIT- Praktisi Hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur Nurrahman Ramadhani
14 Mei 2026
19:35
