PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih rendahnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi banjir tahunan. Berdasarkan evaluasi internal, sekitar 90 persen kecamatan di Kalteng dinilai belum memiliki kapasitas memadai dalam penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, dalam Rapat Pembahasan Lokasi Cetak Sawah Terdampak Banjir yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng, Selasa, 7 Oktober 2025.
“Masih banyak kecamatan yang belum memiliki sistem siaga bencana yang baik. Sarana dan prasarana terbatas, personel minim, serta koordinasi antarlembaga belum berjalan optimal,” ujar Alpius.
Ia menegaskan, kondisi tersebut dapat memperlambat respons daerah saat banjir besar terjadi, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Padahal, sebagian besar wilayah Kalteng memiliki topografi dataran rendah dengan banyak sungai besar yang mudah meluap ketika curah hujan tinggi.
“Kalau banjir datang tiba-tiba, tidak semua daerah bisa langsung tanggap. Karena itu, peningkatan kapasitas lokal menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.
BPBD Kalteng kini tengah memperkuat program pelatihan rencana kontinjensi dan simulasi tanggap darurat di daerah rawan banjir. Alpius menyebut, rencana kontinjensi menjadi dokumen penting yang harus dipahami oleh aparatur daerah agar dapat menjadi pedoman nyata dalam situasi darurat.
“Rencana kontinjensi bukan hanya dokumen administratif, tapi panduan operasional saat krisis. Aparatur harus tahu siapa berbuat apa, dan bagaimana prosedurnya,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas, BPBD juga mendorong sinergi antarinstansi teknis dalam mitigasi banjir, seperti Dinas PUPR yang menangani tata ruang dan infrastruktur pengendali air, serta Dinas TPHP terkait perencanaan lahan pertanian di daerah rawan genangan.
“Kalau pembangunan tidak memperhatikan peta risiko banjir, maka setiap tahun kita akan terus sibuk memperbaiki dampaknya, bukan mencegah sumber masalahnya,” tegas Alpius.
Menurut data Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026, Kalteng memiliki 99 kecamatan dengan kategori bahaya tinggi dan 37 kecamatan dengan risiko sedang. Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Kapuas disebut menjadi wilayah yang paling sering terdampak banjir.
Alpius juga mengingatkan, periode Oktober hingga April merupakan masa rawan banjir di Kalteng. Ia mengimbau masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah dalam upaya mitigasi.
“Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting. Jangan menutup saluran air, jaga lingkungan sekitar, dan segera laporkan jika ada potensi genangan. Penanggulangan banjir bukan hanya tugas BPBD, tapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
(Sya'ban)
