SAMPIT – Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komunitas Pemuda Pemudi Masyarakat (KPPM) dan Kotim Creative Network, Selasa 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas peluang dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor baru yang mampu mengangkat sejumlah potensi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu mengapresiasi kepedulian para pemuda Kotim di ekonomi kreatif sebagai potensi daerah yang harus dikembangkan kedepannya.
“Ekonomi kreatif ini sangat menarik karena masuk dalam bidang pariwisata dan budaya. Kami di Komisi III akan berupaya menjembatani gagasan pemuda ini agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” kata Dadang.
Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Langkap, menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif sebenarnya telah berkembang sejak lama, namun belum terorkestrasi dengan baik. Ia menilai setiap bidang seperti kuliner, pariwisata, dan seni berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
“Harapan kami, ekonomi kreatif di Kotim memiliki wadah dan tempat yang jelas. Banyak potensi wisata yang belum tersentuh, dan ide pemuda ini bisa menjadi pintu gerbang kebangkitan ekonomi daerah,” ujarnya.
Langkap juga menyinggung pentingnya perda ekonomi kreatif agar identitas lokal dapat terangkat, termasuk pengakuan hak kekayaan intelektual terhadap produk khas daerah.
“Kita ingin Kotim ini punya ciri khas, misalnya orang belanja membawa oleh-oleh, orang-orang sudah tahu bahwa dia baru dari Kotim hanya dari melihat oleh-oleh itu, seperti mandau, orang sudah tahu bahwa dia baru dari Kalimantan,” ungkapnya.
Senada, anggota Komisi III lainnya, Marudin, menyebut bahwa ekonomi kreatif merupakan energi baru bagi Kotim. Ia menilai semangat generasi muda harus diimbangi dengan dukungan pemerintah daerah melalui l dinas terkait menangani ekonomi kreatif, maupun kebudayaan dan pariwisata.
“Di daerah lain, seperti Jogja, sudah ada pojok makanan khas daerah. Kita juga bisa meniru itu. Dengan wadah resmi, pelaku ekonomi kreatif akan lebih mudah berkembang dan membuka lapangan pekerjaan baru,” tegas Marudin.
Dadang menjelaskan bahwa hasil pertemuan tersebut akan diteruskan ke Komisi II karena juga berkaitan dengan bidang ekonomi. Ia menyebut, pihaknya hanya menindaklanjuti arahan pimpinan DPRD yang mengarahkan pembahasan tersebut ke Komisi III
Dadang menutup bahwa DPRD memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mendorong Pemkab segera menindaklanjuti usulan perda ekonomi kreatif demi memperkuat identitas dan kemandirian ekonomi daerah.
Ketua KPPM Muhammad Ridho mengungkapkan, masih banyak persoalan yang dihadapi generasi muda di daerah ini, terutama minimnya kepedulian potensi wisata di Kotim, minimnya serapan tenaga kerja lokal. Ia menilai, kondisi tersebut ironis karena banyak lapangan kerja justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Harapan kami supaya suara kami dari komunitas pemuda dari desa–desa ini bisa didengar oleh DPRD,” ujarnya.
Poin yang mereka sampaikan adalah diantaranya sektor pertanian, perindustrian, UMKM dan koperasi, sehingga lebih pas jika langsing dibahas bersama Komisi II.
“Hasil rapat tadi saya langsung dihubungi pimpinan DPRD yang mengarahkan Komisi II untuk menyambut kami, setelah RDP ini kami langsung ke komisi II supaya pembahasan bidang yang seusia bisa dilanjutkan,” ungkapnya
Ia menambahkan potensi ekonomi kreatif bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Sektor ini tidak akan habis dan bisa terus berkembang jika didukung dengan kebijakan yang tepat. Kami berharap aspirasi pemuda didengar dan ditindaklanjuti oleh DPRD,” ujar Ridho. (nardi)
