SAMPIT – Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan siap memperjuangkan aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait kenaikan insentif, namun tetap menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan BPD se-Kotim, Selasa 7 Oktober 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya memahami pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi anggota BPD agar kinerja pemerintahan desa semakin optimal. Namun, setiap usulan harus tetap realistis dengan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami efisiensi.
“Kami mendengar langsung aspirasi rekan-rekan BPD yang meminta kenaikan insentif. Kami sangat memahami hal itu dan tentu akan memperjuangkannya, tapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Angga, Rabu 8 Oktober 2025.
Politisi PDIP ini menjelaskan, insentif BPD saat ini berada di kisaran Rp1,25 juta per bulan, dengan pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara kondisi APBD Kotim tahun 2026 dipastikan mengalami pengurangan sekitar Rp380 miliar dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.
“Efisiensi anggaran ini memang berdampak ke banyak sektor, termasuk desa. Karena itu, perlu kajian matang agar kebijakan kenaikan insentif tidak membebani anggaran, tapi tetap bisa meningkatkan semangat kerja aparat desa,” jelasnya.
Angga menambahkan, Komisi I akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
“Kami tidak menutup mata terhadap aspirasi BPD. Sepanjang masih memungkinkan secara keuangan, tentu akan kami dorong agar ada peningkatan kesejahteraan,” tegasnya. (nardi)
