PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti target pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan dalam RAPBD 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Kami mencermati bahwa Pemerintah Provinsi menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,46 hingga 6,00 persen, dengan sasaran penurunan kemiskinan menjadi 4,31 hingga 4,89 persen dan pengangguran terbuka 3,30 hingga 3,73 persen. Capaian tersebut memerlukan konsistensi kebijakan lintas sektor,” ujar Okki.
Menurutnya, Pemprov perlu menjelaskan strategi untuk memastikan target-target makro tersebut tetap realistis dan terukur, termasuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi tanpa memperlebar defisit fiskal, memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan menjadikan agenda pembangunan hijau benar-benar terintegrasi dalam prioritas belanja daerah.
Fraksi Golkar juga menyoroti penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari Pemerintah Pusat. Fraksi meminta penjelasan mengenai mengenai langkah antisipatif dan strategi konkret agar penyesuaian fiskal tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Selain itu, kami juga meminta pijakan pembahasan yang menjadi acuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD, agar pagu indikatif dalam RKA perangkat daerah tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan peraturan perundang-undangan,” kata Okki.
Selain itu, Fraksi meminta klarifikasi mengenai penganggaran gaji PPPK yang sebelumnya dibiayai melalui DTU.
“Bagaimana strategi Pemprov untuk menjamin kesinambungan belanja gaji tersebut?” tanya Okki.
(Syauqi)
