PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan rendahnya realisasi belanja hibah hingga triwulan III tahun anggaran 2025 bukan disebabkan kelalaian, melainkan kebijakan yang memprioritaskan pemenuhan belanja wajib.
“Selanjutnya, terkait realisasi belanja hibah yang relatif masih rendah sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, kami sampaikan bahwa belanja hibah merupakan belanja yang sifatnya tidak wajib,” ujar Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Golkar atas Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.
Leonard menjelaskan, pemerintah daerah tetap berupaya merealisasikan seluruh pos belanja, termasuk hibah, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Sehingga Pemprov Kalteng lebih memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan tetap berusaha merealisasikan belanja lainnya, termasuk belanja hibah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi sorotan Fraksi Golkar terhadap rendahnya penyerapan anggaran hibah. Dalam pemandangan umum pada rapat paripurna ke-4, juru bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana Razak, menilai realisasi belanja hibah hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2025 masih jauh dari target, terutama pada organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan nonformal.
“Kami mencermati bahwa hingga triwulan ketiga Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja hibah, khususnya kepada organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan nonformal, masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan,” ujar Okki.
Ia menilai anggaran hibah memiliki peran strategis dalam memperkuat aktivitas sosial dan keagamaan di masyarakat. “Padahal, alokasi anggaran tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkontribusi langsung terhadap pembinaan moral, kerukunan umat, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput,” katanya.
Fraksi Golkar pun meminta penjelasan terkait penyebab keterlambatan realisasi dan langkah konkret pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran hibah.
“Agar pelaksanaan belanja hibah dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas serta asas keadilan bagi seluruh penerima manfaat di Kalteng,” ujar Okki.
(Syauqi)
4 Juli 2026
11:30
