PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, menilai program gubernur yang mengalokasikan Rp100 juta hingga Rp250 juta per desa merupakan langkah positif untuk memperkuat pembangunan berbasis usulan masyarakat desa.
Bantuan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang mulai direalisasikan pada tahun 2026. Namun, menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut tetap perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Yang jelas visi misi yang telah dituangkan dalam RPJMD gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030 bagus semua,” ujar Freddy, Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia menegaskan, penyesuaian yang mungkin terjadi bersifat teknis semata dan tidak mengubah arah kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah daerah.
“Tapi memang mau tidak mau kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Walaupun ada penyesuaian waktu itu teknis saja, tapi kita optimistis visi misi gubernur dan pemerintah daerah bisa direalisasikan semua,” katanya.
Menanggapi APBD 2026 yang mencapai Rp 7 sekian triliun, Freddy menekankan pentingnya efisiensi dan rasionalisasi dalam penggunaan anggaran.
“Kondisi keuangan kita mau tidak mau harus rasionalisasi, efisiensi. Jadi untuk belanja-belanja tertentu, terutama belanja modal dan belanja langsung, ya diperketat gitu,” ujarnya.
(Syauqi)
4 Juli 2026
11:30
