SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia, menegaskan agar pengelola SPBU benar-benar mengutamakan masyarakat umum dalam antrean pengisian BBM bersubsidi. Ia menyesalkan praktik di lapangan yang justru memperlihatkan pelangsir seolah-olah menjadi raja di SPBU.
Hal ini disampaikan Hendra menanggapi keluhan masyarakat terkait SPBU Desa Jemaras, Kecamatan Cempaga, yang viral karena antrean panjang akibat bercampurnya kendaraan umum dan pelangsir. Kondisi tersebut membuat warga biasa sulit mendapatkan BBM, bahkan sering kehabisan.
“Malah saya dengar sebentar saja BBM subsidi sudah habis, warga tidak kebagian. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujar Hendra, Senin 10 November 2025.
Ia menegaskan, pengelola SPBU wajib mengatur jalur pengisian agar pelangsir tidak mendominasi antrean. “Masyarakat umum harus diutamakan. Pelangsir bisa dipisahkan atau dinomorduakan. Jangan sampai mereka dilayani berulang kali. Harusnya sekali beli saja,” tegasnya.
Politisi Perindo itu juga mendesak Pertamina agar turun langsung ke lapangan untuk memperketat pengawasan terhadap SPBU. Menurutnya, lemahnya kontrol menjadi penyebab praktik tidak adil ini terus terjadi. “Selama ini pengawasan minim, baru bergerak kalau sudah viral. Harus ada pengawasan rutin, jangan menunggu ramai dulu baru ditindak,” ujarnya menambahkan.
Hendra menilai antrean panjang akan terus terjadi jika pelangsir terus dilayani berkali-kali, bahkan hingga stok BBM subsidi habis sebelum masyarakat umum sempat membeli. Ia meminta agar sistem distribusi BBM bersubsidi di Kotim diperbaiki secara menyeluruh agar tidak ada lagi ketimpangan di lapangan.
Diberitakan sebelumnya antrean panjang setiap pagi di SPBU Desa Jemaras, makin meresahkan warga. Pasalnya, lokasi pengisian bahan bakar itu diduga telah “dikuasai” para pelangsir BBM yang bebas beraksi tanpa pengawasan ketat.
Warga yang hendak berangkat kerja atau mengantar anak sekolah kini harus rela kehilangan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite.
Situasi ini diperparah dengan tidak adanya pemisahan jalur antara pengguna harian dengan kendaraan pelangsir yang jumlahnya mencapai puluhan unit itu.
“Kadang kami cuma mau isi sedikit untuk berangkat kerja atau antar anak sekolah, tapi antrean selalu tersendat karena pelangsir ikut mengisi. Pagi hari justru makin parah,” keluh salah satu warga berinisial Sn, Senin 10 November 2025.
(Nardi)
