PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan Herson saat membuka Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa, 11 November 2025.
“Kita perlu memperkuat komunikasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan agar kebijakan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah,” ujar Herson.
Herson menilai bahwa penguatan kapasitas fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kapasitas fiskal yang kuat akan menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program prioritas, mempercepat hilirisasi ekonomi, serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan ekonomi global yang tidak menentu menuntut pemerintah daerah untuk adaptif terhadap perubahan dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, Herson mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 4,14 persen pada 2023, naik menjadi 4,46 persen pada 2024, dan tumbuh 5,36 persen (year-on-year) pada triwulan III tahun 2025.
Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan diharapkan mencapai 7,3 persen pada 2029.
“Capaian ini menggambarkan optimisme dan kerja keras semua pihak, namun kita tidak boleh berpuas diri. Upaya memperkuat daya saing daerah harus terus dilakukan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Herson meminta seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah segera membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) bagi yang belum, seperti Barito Utara, Katingan, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan.
Ia juga mendorong agar setiap daerah segera melaksanakan Rapat Koordinasi PPED dan menyiapkan kick off pengadaan barang dan jasa secara serentak pada awal Januari 2026, guna mempercepat realisasi program pembangunan.
“Laporan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah harus segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Herson berharap forum Rakonreg PDRB 2025 dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarinstansi dan menyatukan visi pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah dan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya.
(Sya'ban)












