PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menambah alokasi anggaran perbaikan jalan nasional di wilayah Kalteng. Permintaan ini disampaikan mengingat kondisi sebagian ruas jalan nasional yang masih memprihatinkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, menekankan bahwa perjuangan untuk mendapatkan dana tersebut sangat kompetitif.
“Kita berharap sama-sama berjuang untuk meminta dana itu dari pusat untuk Kalteng. Kita rebutan dengan provinsi lain, rebutan sekali karena APBN terbatas,” ujarujar Leo, usai rapat di DPRD Kalteng, Selasa, 18 November 2025.
Leo mengungkapkan, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) setempat meminta dukungan penuh dari pemerintah provinsi untuk melobi pemerintah pusat dan DPR.
“Di samping itu tadi mereka (BPJN) minta dukungan dari pemerintah provinsi Kalteng Bagaimana mendorong Kementerian mendorong Komisi V DPR RI untuk bisa meningkatkan anggaran masuk ke Kalteng terutama untuk penanganan jalan,” jelasnya.
Menurut Leo, anggaran yang dialokasikan saat ini masih jauh dari standar kebutuhan penanganan jalan nasional di Kalteng yang panjangnya kurang lebih 2000 kilometer lebih.
“Memang kalau kita lihat dari angka-angka anggaran, memang jauh dari standar untuk penanganan jalan,” kata Leo.
Dari total panjang tersebut, sekitar 191 kilometer diklasifikasikan sebagai rusak berat. Kerusakan terparah terjadi di lintas tengah, yang membentang dari Katingan hingga perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dan ruas jalan dari Sei Hanyo menuju Kabupaten Murung Raya.
“Itu yang disebut dengan missing link yang masih jalan tanah, masih agregat. Itu yang terutama kerusakan jalannya itu sekitar 90 km,” beber Leo.
Sebaliknya, kondisi di lintas selatan relatif lebih baik. Poros dari Pangkalan Bun menuju perbatasan Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah berstatus jalan kelas 1 dan beraspal penuh.
“Itu yang kita jaga supaya ekonomi arus barang dan jasa bisa kita jaga agar tidak terjadi perlambatan atau pun terjadi biaya yang lebih tinggi,” pungkas Leo.
(Syauqi)
29 Juni 2026
15:02
