MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, Shalahuddin saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna III, masa sidang I di Gedung DPRD, Senin 24 November 2025.
Menurut Bupati Shalahuddin, belanja infrastruktur layanan publik mencapai Rp1.714.986.801.551 atau 52,66 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan.
“Pembangunan yang menjadi fokus mencakup peningkatan kualitas jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang merata ke desa–desa,” kata Shalahuddin.
Bupati, Shalahudin juga menjelaskan bahwa pemerintah belum mencantumkan SILPA sebagai penerimaan pembiayaan karena menunggu regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan. Kepastian regulasi diperlukan agar penyusunan APBD sesuai dengan batas maksimal defisit yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain itu, penyertaan modal pemerintah kepada BPK Kalteng telah selesai pada perubahan APBD 2024. Kondisi ini membuat struktur fiskal Barito Utara lebih stabil sehingga fokus pemerintah dapat dialihkan pada peningkatan PAD dan pemeliharaan belanja pembangunan.
Pemerintah Barito Utara berharap dukungan DPRD dan masyarakat terus mengalir agar program infrastruktur berjalan optimal. Dengan belanja infrastruktur yang besar, Bupati Barito Utara menargetkan konektivitas daerah semakin baik dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara merata. (isk)
