PALANGKA RAYA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan akan mengevaluasi total seluruh izin usaha pertambangan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap aspek lingkungan dan kaidah penambangan yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu, 29 November 2025.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor belakangan ini melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana alam tersebut menyebabkan akses transportasi darat di lokasi menjadi terputus dan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan bahwa momentum bencana ini harus dijadikan pijakan untuk menata ulang sektor pertambangan secara menyeluruh.
“Khusus untuk tambang, setelah ini kita akan evaluasi total bagi pertambangan yang ada di sana yang tidak memiliki kaidah-kaidah kita akan lakukan evaluasi,” ujar Bahlil.
Ia menekankan bahwa musibah tersebut menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penataan sektor tambang agar perusahaan beroperasi dengan mengedepankan tanggung jawab lingkungan.
“Sekali lagi saya katakan ini adalah momentum untuk kita melakukan penataan baik sektor pertambangan agar mereka bisa melakukan penambangan dengan memperhatikan lingkungan dan memenuhi kaidah-kaidah amdal,” tegas Bahlil.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa pengalamannya di masa lalu sebagai pengusaha menjadi dasar rujukan dalam membuat kebijakan dan melakukan evaluasi pertambangan di Sumatera.
“Saya punya pengalaman masa lalu disaat saya jadi pengusaha dan dasar pengalaman itu lah yang saya jadikan sebagai rujukan untuk membuat regulasi atau kebijakan dan atau kita melakukan evaluasi agar hal hal yang tidak kita inginkan terjadi lagi,” pungkasnya.
(Syauqi)
