PALANGKA RAYA – Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim yang semakin kompleks dan tidak terprediksi.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss-Bell Hotel Danum Palangka Raya, Selasa, 2 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Herson menilai bahwa tantangan perubahan iklim tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja.
Berbagai ancaman, mulai dari banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga risiko terhadap kesehatan masyarakat, menuntut keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Ini adalah isu multidimensi. Karena itu koordinasi antar-OPD, akademisi, lembaga pendamping, dan masyarakat sangat penting agar adaptasi iklim tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengalaman Kalimantan Tengah menghadapi berbagai bencana dalam satu dekade terakhir menunjukkan perlunya respons terencana yang melibatkan banyak pihak.
Kebakaran hutan akibat El Nino 2015, banjir berkepanjangan sejak 2010, hingga tren kenaikan suhu yang terus meningkat menjadi contoh nyata urgensi kerja kolaboratif.
Herson juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK dan Hans Seidel Foundation atas dukungan dalam proses penyusunan dokumen rencana aksi tersebut.
Menurutnya, kehadiran berbagai mitra strategis akan memperkuat kapasitas daerah dalam merumuskan kebijakan adaptasi berbasis sains.
Ia berharap konsultasi publik ini tidak hanya menghasilkan dokumen berkualitas, tetapi juga membuka ruang sinergi lebih luas antar-lembaga dalam pelaksanaan rencana aksi ke depan.
“Adaptasi iklim hanya bisa berhasil jika seluruh pihak bergerak bersama. Saya mengajak semua unsur untuk menjadikan dokumen ini sebagai pedoman kerja nyata, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
(Sya'ban)
