PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menekankan bahwa perpustakaan memainkan peran strategis dalam membangun kualitas SDM, bukan semata sebagai tempat literasi, tetapi sebagai pusat pengetahuan yang berkaitan langsung dengan transformasi pembangunan.
“Pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi yang paling mendasar adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks inilah, perpustakaan memegang peran strategis dan fundamental,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapenda Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis 04 Desember 2025.
Rakorda kali ini memiliki arti penting karena fokusnya adalah pengembangan serta transformasi perpustakaan di seluruh wilayah Kalteng agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.
“Kalimantan Tengah memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam pemerataan akses informasi. Wilayah Kalteng yang luas mulai dari pesisir, perkotaan, hingga pedalaman dan desa–desa sepanjang sungai menuntut pengembangan perpustakaan yang inklusif dan adaptif,” tambahnya.
Akses terhadap informasi dan bahan bacaan berkualitas harus dapat dirasakan seluruh masyarakat. Pengembangan perpustakaan harus inklusif, berkeadilan, dan menjawab kebutuhan spesifik tiap daerah.
“Pentingnya penguatan perpustakaan berbasis budaya lokal, perpustakaan harus menjadi pusat pelestarian identitas masyarakat Kalimantan Tengah,” lanjutnya
Perpustakaan harus menjadi living document bagi kekayaan budaya Kalteng. Bukan hanya mengoleksi buku tentang Dayak dan budaya lokal, tetapi menjadi pusat aktivitas pelestarian bahasa, cerita rakyat, seni, dan pengetahuan tradisional.
“Selain itu perpustakaan perlu menjadi ruang yang hidup, bukan sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi tempat masyarakat merawat dan mengembangkan warisan budaya,” tuturnya.
Melalui rakor ini mendorong seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang evaluasi dan perumusan langkah strategis. Rakorda, katanya, harus menjadi titik temu untuk menyatukan arah pembangunan perpustakaan di seluruh kabupaten/kota.
“Rakorda ini adalah momentum untuk mengevaluasi peta jalan pengembangan perpustakaan, berbagi inovasi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya. (yud)
