PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah secara nasional berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga 30 November 2025.
Rendahnya serapan anggaran tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah dengan realisasi APBD yang masih rendah harus segera melakukan percepatan, khususnya pada sisi belanja.
Menurutnya, belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong peredaran uang dan aktivitas ekonomi di masyarakat.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu, kalau ada misalnya [pendapatannya] lebih, itu pasti prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Mendagri menjelaskan, tingginya belanja pemerintah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.
Konsumsi rumah tangga tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi stimulus bagi sektor swasta dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemendagri per 30 November 2025, Kalimantan Tengah tercatat masuk dalam 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah bersama Papua Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi.
Selain itu, Kalteng juga tercatat berada dalam kelompok provinsi dengan realisasi pendapatan terendah secara nasional.
Secara nasional, hingga akhir November 2025, total realisasi pendapatan pemerintah daerah baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen, sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Angka ini masih tertinggal dibandingkan capaian akhir tahun 2024, di mana realisasi pendapatan mencapai 97,29 persen dan belanja sebesar 91,72 persen.
Mendagri berharap pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, dapat memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran untuk meningkatkan realisasi belanja secara berkualitas dan tepat sasaran.
Dengan percepatan tersebut, APBD diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
(Sya'ban)
