JAKARTA— Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, F. Alimudin Kolatlena menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus dukungan penuh terhadap upaya intensif Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Langkah ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan di provinsi kepulauan tersebut.
Alimudin menilai inisiatif gubernur sebagai terobosan strategis yang tepat sasaran, mengingat Maluku selama puluhan tahun bergantung pada pasokan komoditas pangan pokok dari luar daerah, seperti dari Jawa dan Sulawesi.
“Saya kira ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan logistik, tetapi juga menjadi akar utama disparitas harga barang kebutuhan pokok yang ekstrem antarwilayah,” tutur Kolatlena, Minggu 4 Januari 2026.
Adapun, harga beras, sayuran, dan bahan pangan lainnya di Kota Ambon sering kali jauh lebih terjangkau dibandingkan di daerah terluar seperti Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur (SBT), dan Kepulauan Tanimbar.
“Apalagi, biaya transportasi laut yang mahal dan frekuensi kapal yang terbatas memperburuk situasi ini, sehingga masyarakat di pulau-pulau terpencil harus membayar harga dua hingga tiga kali lipat,” ungkap Alimudin.
Menurut politisi Gerindra yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini, disparitas harga tersebut tidak hanya membebani daya beli masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan sosial.
Kolatlena menegaskan penguatan pertanian lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, diversifikasi tanaman pangan seperti sagu, ubi, jagung, dan pisang yang sesuai dengan kondisi agroekologi Maluku, menjadi kunci untuk memutus rantai ketergantungan ini.
“Artinya, dengan produksi lokal yang meningkat, kita bisa stabilkan harga, tingkatkan pendapatan petani, dan wujudkan kemandirian ekonomi daerah yang sejati,” cetus Kolatlena.
Alimudin menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program ini. Dengan kolaborasi yang solid, termasuk dukungan anggaran dari APBN dan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Maluku berpotensi menjadi lumbung pangan lokal yang mandiri.
“Sehingga harga pangan akan lebih stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan,” imbuh Alimudin.
Langkah Gubernur Hendrik Lewerissa ini dinilai sejalan dengan visi nasional ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui penguatan produksi dalam negeri dan diversifikasi pangan.
Alimudin Kolatlena berharap program penguatan pertanian ini dapat direalisasikan secara masif dan merata di seluruh kabupaten/kota di Maluku, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari petani, akademisi, hingga sektor swasta.
“Maluku memiliki potensi alam yang luar biasa. Saatnya kita ubah ketergantungan menjadi kekuatan. Mari kita dukung penuh visi ini untuk Maluku yang lebih sejahtera dan mandiri,” pungkas Alimudin optimistis.
(adista)
