PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa.
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 376 unit perangkat internet satelit Starlink telah disebarkan ke kantor-kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa kini dapat dilakukan secara 100 persen online.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Senin, 5 Januari 2026.
Dalam paparannya, Rangga Lesmana menyampaikan perkembangan penanganan wilayah blank spot di Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu fokus utama Pemprov Kalteng melalui program prioritas Gubernur.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus mengajukan usulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui aplikasi Signal guna mengatasi keterbatasan akses jaringan, khususnya di wilayah pedalaman dan terpencil.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik,” jelas Rangga.
Selain pengajuan pembangunan BTS, Diskominfosantik juga mengambil langkah cepat dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk memastikan pelayanan publik di desa tetap berjalan optimal.
“Diskominfosantik telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online,” ungkapnya.
Meski demikian, Rangga mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki bentang geografis luas dan sulit dijangkau.
Menurutnya, pertimbangan hitungan bisnis atau Business to Business (B2B) kerap menjadi kendala bagi operator seluler untuk membangun BTS di daerah pedalaman, terutama jika tidak disertai dengan subsidi dari pemerintah.
“Biaya operasional di wilayah pedalaman cukup tinggi, sehingga tanpa dukungan subsidi, pembangunan BTS sering kali tidak menjadi prioritas bagi operator,” katanya.
Pemprov Kalteng, lanjut Rangga, akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar pemerataan akses telekomunikasi dapat terwujud dan tidak ada lagi desa yang tertinggal dari sisi konektivitas digital.
(Sya'ban)
13 Juni 2026
19:26
