PALANGKA RAYA – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 berdampak langsung pada penyesuaian program kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah Provinsi Kalteng meminta setiap OPD untuk melakukan penataan ulang kegiatan serta memperketat belanja agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau turun 34,71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa kondisi tersebut menuntut seluruh OPD untuk lebih realistis dalam menyusun program dan target kinerja.
“Dengan keterbatasan anggaran ini, OPD harus benar-benar menyesuaikan program. Tidak bisa lagi semua kegiatan dijalankan, sehingga perlu ditentukan mana yang paling prioritas,” ujarnya di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin, 12 Januari 2026.
Leonard menjelaskan, belanja rutin dan kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat akan menjadi sasaran utama penyesuaian. Sebaliknya, program yang berkaitan dengan pelayanan publik dan proyek strategis tetap diupayakan berjalan.
“Fokusnya tetap pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Itu tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Menurut Leonard, penurunan APBD juga menjadi momentum untuk memperbaiki perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD. Setiap program dituntut memiliki indikator manfaat yang jelas dan terukur.
“Dengan anggaran terbatas, setiap rupiah harus memberikan hasil. Tidak ada lagi ruang untuk kegiatan yang seremonial,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa penyesuaian program OPD sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diarahkan pemerintah pusat. Penghematan dilakukan pada pos-pos belanja tertentu, seperti perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
“Ini sesuai arahan Mendagri. Kita lakukan efisiensi, tapi pelayanan ke masyarakat jangan sampai turun,” ujar Edy.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk turut menyesuaikan kebijakan anggaran daerah serta menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil.
“Pendapatan daerah harus diperkuat. Peran sektor swasta dan BUMD perlu dioptimalkan agar fiskal daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Edy menekankan bahwa meski APBD mengalami penurunan, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan roda pemerintahan agar berjalan normal.
“Koordinasi tetap berjalan, program prioritas tetap dilaksanakan, dan masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.
(Sya'ban)
4 Juli 2026
11:30
