PALANGKA RAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penyelenggaraan Kearsipan. Targetnya, regulasi ini dapat disahkan sebelum Hari Raya Idulfitri 2026.
Rapat pembahasan bersama Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalteng, Kamis, 15 Januari 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Darliansjah, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Sugiyono, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Agenda utama rapat ini adalah harmonisasi dan penyempurnaan substansi regulasi. Tujuannya agar tata kelola perpustakaan dan sistem kearsipan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta menjawab kebutuhan pemerintahan daerah.
Staf Ahli Gubernur, Darliansjah, mengungkapkan bahwa pembaruan sejumlah ketentuan sangat mendesak demi menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru.
“Ada beberapa regulasi yang memang perlu penyesuaian, dan kita sepakat bahwa penyelesaian pembahasan Raperda ini sampai dengan sebelum Hari Raya Idulfitri tuntas,” ujar Darliansjah.
Ia menilai progres pembahasan sejauh ini berjalan sangat baik dan lancar. Namun, ia menekankan agar pihak eksekutif segera melakukan penyesuaian substansi mengingat draf ini sudah disusun sejak lama.
“Harapan kami memang eksekutif selaku pengusung Perda inisiatif ini secepatnya menyesuaikan kembali dengan regulasi-regulasi terbaru, karena memang Perda ini sudah kita garap lima tahun lalu,” imbuhnya.
Penyusunan Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan. Selain mempermudah regulasi, aturan ini bertujuan mendorong sinergisitas antar pemangku kepentingan.
Darliansjah juga berharap aturan baru ini mampu memperkuat program strategis di sektor perpustakaan daerah, sehingga implementasi di lapangan tidak mengalami hambatan operasional.
(Syauqi)
4 Juli 2026
11:30
