JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjadikan kearifan lokal Pela Gandong sebagai instrumen utama perawat kerukunan.
Menurut Alimudin, pernyataan Gubernur Hendrik Lewerissa mengenai Pela Gandong sebagai modal sosial terkuat adalah sebuah refleksi mendalam atas jati diri manusia Maluku yang inklusif.
Kolatlena menilai, nilai-nilai persaudaraan ini merupakan aset strategis nasional yang harus dijaga dari pusat hingga ke daerah.
Menjaga Harmoni di Tengah Dinamika
Alimudin menekankan bahwa di tengah dinamika kebangsaan yang semakin kompleks, stabilitas sosial di Maluku sangat bergantung pada seberapa kuat masyarakat memegang teguh akar budayanya.
“Pela Gandong bukan sekadar romantisime sejarah, melainkan ‘perisai' hidup. Sebagai wakil rakyat, kami melihat ini sebagai fondasi paling kokoh untuk memastikan pembangunan di Maluku berjalan tanpa gangguan konflik sosial,” ujar Alimudin, Jumat 23 Januari 2026.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Kehadiran Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Ambon yang didampingi Gubernur, menurut Alimudin, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Pusat untuk melihat Maluku sebagai laboratorium toleransi terbaik di Indonesia.
Alimudin Kolatlena, memberikan respons strategis terkait kunjungan kerja Menteri Agama RI Nasaruddin Umar ke Kampus UIN AM Sangadji Ambon.
Kolatlena yang juga Alumnus IAIN (sekarang UIN AM Sangadji) ini menilai kehadiran tokoh sentral keagamaan nasional tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pengakuan terhadap ketangguhan kerukunan di bumi Maluku.
Menurut Alimudin, UIN AM Sangadji memiliki peran vital sebagai laboratorium sosial yang menyemaikan pemikiran Islam moderat di Indonesia Timur, yang sejalan dengan semangat kebersamaan masyarakat lokal.
”Kunjungan Bapak Menteri Agama ke kampus UIN AM Sangadji beberapa waktu lalu adalah pesan kuat bagi seluruh Indonesia bahwa Maluku adalah barometer kerukunan nasional. Jika ingin belajar tentang bagaimana agama dan budaya bisa berjalan beriringan tanpa sekat, maka di sinilah tempatnya,” ujar Alimudin Kolatlena.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga menegaskan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam setiap kebijakan kementerian.
”Saya sangat sepakat dengan apa yang ditegaskan Pak Gubernur mengenai Pela Gandong sebagai modal sosial. Pela Gandong adalah jangkar stabilitas kita. Kunker Menag ini harus menjadi titik tolak agar nilai-nilai ‘Orang Basudara' tidak hanya dipraktikkan di pasar atau di desa, tapi juga menjadi basis intelektual di kampus-kampus keagamaan,” imbuh Kolatlena.
Beberapa poin penguatan yang disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI terkait hal ini antara lain yakni stabilitas nasional menjadikan harmoni di Maluku sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani keberagaman.
Adapun dukungan Legislatif memastikan kebijakan di DPR RI tetap sensitif terhadap pelestarian nilai-nilai adat yang mendukung perdamaian.
“Kami di Senayan akan terus mengawal agar semangat ‘hidup orang basudara' ini mendapatkan dukungan kebijakan yang konkret, sehingga toleransi di Maluku tidak hanya terjaga, tapi juga semakin berakar kuat demi masa depan generasi mendatang,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(adista)
