PULANG PISAU – Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah H Ahmad Rifa'i meminta seluruh pemerintah desa, kecamatan, dan pemangku kepentingan tetap fokus memberikan pelayanan publik meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Rifa'i saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kecamatan Banama Tingang, Selasa 27 Januari 2026.
Menurut bupati, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat harus diterima sebagai bagian dari dinamika pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dalam posisi mengeluh, melainkan menyesuaikan diri dan tetap bekerja optimal melayani masyarakat.
Ia menyebutkan, Musrenbang Kecamatan Banama Tingang telah menghimpun sebanyak 221 usulan pembangunan untuk rencana tahun 2027. Seluruh usulan tersebut akan diseleksi kembali dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ahmad Rifa'i menjelaskan, penurunan dana transfer ke daerah berdampak pada pemangkasan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya mendapat alokasi sekitar Rp200 miliar, kini hanya sekitar Rp30 miliar.
Kondisi serupa juga dialami Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, bupati berharap keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
Selain persoalan anggaran, Ahmad Rifa'i juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Kecamatan Banama Tingang yang masih menghadapi persoalan aktivitas penambangan ilegal.
Ia menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. (denny)
