SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) daerah pemilihan III, Eddy Mashami, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi menyusul aksi protes petani di wilayah Seranggas, Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, yang terjadi pada Senin 26 Januari 2026.
Eddy menilai aksi dan keluhan para petani tersebut mencerminkan keresahan nyata yang sudah lama terpendam. Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani agar tidak terus berulang setiap musim tanam.
“Ini adalah emosi dan urgensi yang sudah memuncak dari para petani kita. Kami mendesak solusi konkret terkait masalah pertanian, khususnya bagi kelompok tani di Lampuyang dan wilayah Kotim secara umum,” tegas Eddy, Rabu 28 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, salah satu langkah strategis yang akan didorong DPRD adalah audit distribusi pupuk subsidi untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada petani yang berhak. Selain itu, fungsi pengawasan juga akan diperketat, baik terhadap petugas lapangan maupun penyuluh pertanian.
“Walaupun penyuluh pertanian ini pengangkatan dan penempatannya diatur oleh Kementerian Pertanian atau pusat, pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat. Jangan sampai petani merasa ditinggalkan tanpa pembinaan dan pendampingan,” ujarnya.
Selain persoalan pupuk, Eddy juga menyoroti minimnya dukungan infrastruktur pertanian di pedesaan. Ia mendorong agar alokasi anggaran daerah lebih berpihak pada perbaikan jalan usaha tani dan sarana pendukung lainnya yang selama ini menghambat distribusi logistik sekaligus pengawasan.
“Kami juga melihat akses jalan usaha tani yang rusak atau belum memadai menjadi salah satu kendala utama. Ini harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung pada distribusi pupuk dan hasil pertanian,” kata politisi PAN ini.
Gelombang kekecewaan petani Kotim sendiri mencuat ke publik setelah beredarnya video viral di media sosial. Dalam video tersebut, para petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi saat masa tanam tiba, bahkan ketika tanaman sudah membutuhkan pemupukan, pupuk belum juga disalurkan oleh pihak terkait.
Seorang perwakilan petani dalam video itu menyampaikan kekhawatirannya terhadap masa depan sektor pertanian. “Kami merasa berjuang sendiri. Jika kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir generasi muda tidak akan mau lagi turun ke sawah atau kebun,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Eddy menyatakan DPRD Kotim tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen membawa persoalan ini ke pembahasan yang lebih serius bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian.
“Kami sudah berkali-kali menerima laporan serupa dari masyarakat. Sebenarnya ini bukan kejadian pertama. Selama ini kami masih berkoordinasi agar ditangani secara bijak, namun rupanya sampai kemarin petani belum mendapatkan hak mereka, terutama dalam distribusi pupuk subsidi,” ungkap Eddy.
Ia menegaskan, kekecewaan petani harus dilihat sebagai sinyal peringatan bagi ketahanan pangan daerah. “Kami di DPRD akan segera memanggil Dinas Pertanian untuk mengevaluasi skema distribusi bantuan dan memastikan stabilitas sektor pertanian di Kotim,” pungkasnya. (nardi)
