Oleh: Selamat Purwanto
KABUPATEN Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan wilayah dengan dinamika sosial yang khas di Kalimantan Tengah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, Kotim terdiri dari 17 kecamatan yang menaungi ratusan desa dan kelurahan yang tersebar dari wilayah hulu hingga hilir Sungai Mentaya, kawasan gambut, daerah pertanian, hingga wilayah transmigrasi.
Kotim adalah ruang perjumpaan banyak identitas, masyarakat Dayak sebagai penduduk asli hidup berdampingan dengan suku Jawa, Banjar, Madura, Bugis, Bali, dan beragam latar belakang budaya lainnya.
Keberagaman ini membentuk wajah desa–desa Kotim yang plural, dinamis, dan relatif kuat dalam tradisi gotong royong, toleransi, serta musyawarah sebagai cara hidup bersama.
Dalam lanskap sosial seperti inilah desa–desa di Kotim bertahan dan bergerak. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan sungai dan rawa, peternakan rakyat, serta usaha kecil berbasis sumber daya lokal. Namun di balik potensi tersebut, desa masih menghadapi tantangan serius: ketergantungan pada tengkulak, lemahnya posisi tawar ekonomi, dan belum kuatnya kelembagaan usaha milik warga.
Di titik inilah refleksi Dies Natalis Ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemukan relevansinya. Bagi Kotim, Dies Natalis bukan sekadar perayaan usia organisasi, melainkan ruang bertanya: sejauh mana HMI hadir dan berpihak pada denyut kehidupan desa–desa yang menjadi fondasi sosial dan ekonomi daerah ini?
Sebagian besar kader HMI di Kotim lahir dari desa, mereka tumbuh dari keluarga petani, nelayan sungai, buruh kebun, dan masyarakat kecil yang hidup dekat dengan alam. Karena itu, refleksi HMI dari Kotim sejatinya adalah refleksi tentang pulang ke akar kembali pada realitas sosial tempat kader dibentuk.
Dalam konteks kemandirian ekonomi desa, BUMDes dan koperasi desa (Kopdes) menjadi medan pengabdian yang sangat strategis. Di desa–desa Kotim, BUMDes dan Kopdes tidak sekadar badan usaha, tetapi harapan kolektif warga untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan adil.
Ia menjadi alat untuk memutus ketergantungan, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjaga agar nilai tambah tetap berputar di desa.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes dan Kopdes di Kotim belum berjalan optimal. Persoalan manajemen, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta potensi elitisme lokal kerap menghambat tujuan awal pendiriannya.
Di sinilah peran kader HMI diuji, bukan hanya sebagai pengamat atau pengkritik, tetapi sebagai penggerak nilai dan penjaga orientasi.
HMI, dengan tradisi intelektual dan moralnya, memiliki posisi penting untuk ikut menguatkan tata kelola BUMDes dan Kopdes. Kader HMI dapat hadir sebagai pengurus, pengawas, pendamping, maupun mitra kritis desa, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pengelolaan ekonomi kolektif.
Nilai keislaman yang hidup di Kotim, berdampingan dengan budaya sungai dan kearifan lokal masyarakat Dayak serta komunitas pendatang, menjadi modal sosial yang kuat. Nilai kejujuran, amanah, kebersamaan, dan keseimbangan dengan alam seharusnya menjadi fondasi BUMDes dan Kopdes. Di sinilah HMI dapat menerjemahkan ajaran dan nilai menjadi praktik ekonomi yang beretika dan berkeadilan.
Refleksi Dies Natalis Ke-79 ini juga menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati sering berlangsung jauh dari sorotan. Di balai desa, di sawah dan kolam ikan, di ruang musyawarah warga, di situlah HMI diuji konsistensinya. Desa di Kotim membutuhkan pendampingan nyata, bukan sekadar wacana.
BUMDes dan Kopdes desa–desa di Kotim sejatinya adalah laboratorium kaderisasi paling riil bagi HMI. Di sanalah kader belajar memimpin, mengelola konflik kepentingan, mengambil keputusan ekonomi, dan bertanggung jawab atas dampak sosialnya. Proses ini membentuk kader yang tidak hanya cerdas, tetapi juga membumi dan berempati.
Pada usia Ke-79, HMI berada pada fase kematangan. Momentum ini seharusnya dimaknai sebagai peneguhan arah perjuangan yang berpihak pada ekonomi rakyat desa, memperkuat kelembagaan kolektif, dan menjaga nilai di tengah kompleksitas pembangunan.
Dari desa-desa Kotawaringin Timur, HMI diuji. Dari desa-desa Kotawaringin Timur pula, HMI dimurnikan. Jika HMI mampu berakar kuat di sini melalui BUMDes dan Kopdes sebagai jalan kemandirian ekonomi, maka cita-cita sebagai organisasi kader umat dan bangsa tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Penulis merupakan Pegiat Desa, Pemerhati Sosial dan Budaya.
