PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang harus dijawab dengan langkah efisiensi anggaran secara terukur.
Hal itu disampaikan Agustiar saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia tingkat Polda Kalteng, di Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Rabu, 18 Februari 2026.
“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” tegasnya.
Gubernur menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, Agustiar juga menyoroti pentingnya stabilitas keamanan sebagai faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” katanya.
Ia menilai Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Polda Kalteng untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menghindari penyalahgunaan kewenangan serta mengedepankan pendekatan humanis dan restorative justice, tanpa mengurangi ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, Gubernur berharap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi dapat diatasi, serta pembangunan di Kalteng tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
(Sya'ban)
4 Juli 2026
11:30
