PALANGKA RAYA – Hasil laut dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kerap mengalir ke provinsi tetangga, Kalimantan Selatan (Kalsel), terutama dari wilayah perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau.
Kondisi ini dinilai berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, membenarkan fenomena tersebut dan menyebutnya sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
“Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Harapannya hasil kegiatan nelayan ini bisa dimanfaatkan di daerah sendiri,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa nelayan tetap memilih menjual hasil tangkapan ke daerah lain jika dinilai lebih menguntungkan.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila itu menguntungkan bagi nelayan, mereka bisa menjual ke luar,” katanya.
Sri menekankan, idealnya kebutuhan ikan di wilayah Kalteng, khususnya daerah perbatasan, dapat dipenuhi dari produksi lokal.
“Sepanjang kebutuhan di dalam daerah bisa terpenuhi, khususnya di wilayah perbatasan, itu yang diharapkan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu penyebab nelayan lebih sering menjual hasil laut ke Kalsel adalah keterbatasan akses infrastruktur, baik jalan maupun pelabuhan. Kondisi ini membuat distribusi hasil tangkapan di dalam daerah menjadi kurang optimal.
“Bahaur, ya karena di Pulang Pisau akses jalan menjadi salah satu penyebab. Kalau aksesnya lancar, dengan sendirinya orang akan datang ke sana. Ini menjadi PR yang perlu perhatian ke depan,” ujarnya.
Selain itu, faktor harga jual juga menjadi pertimbangan utama bagi nelayan dalam menentukan lokasi penjualan.
“Apabila harga di luar lebih menjanjikan, tidak menutup kemungkinan mereka akan memilih menjual ke sana karena mengharapkan harga yang layak,” katanya.
Sri menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengambil langkah untuk memfasilitasi nelayan agar dapat menjual hasil tangkapan dengan harga yang layak di dalam daerah, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap ikan tetap terpenuhi.
“Ini menjadi PR bersama agar nelayan mendapatkan harga yang layak dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terkait ikan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
