PALANGKA RAYA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta elpiji tetap aman dan lancar.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Senin, 20 April 2026.
Menurut Linae, upaya tersebut harus dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Pertamina serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta elpiji tetap aman dan lancar melalui koordinasi intensif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan elpiji 3 kilogram harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Selain itu, penertiban serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng akan terus melakukan monitoring harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan harga.
“Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka agar masyarakat tidak panik terhadap kondisi pasokan energi.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik yang perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengingatkan bahwa distribusi BBM harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan serius.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Kalteng tergolong tinggi dengan dukungan sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun, sehingga distribusi perlu diperhatikan secara menyeluruh, baik dari sisi volume maupun pemerataan.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, distribusi BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
“Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data per 18 April 2026, harga BBM nonsubsidi di wilayah Kalteng mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo mencapai Rp 19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp 13.350 per liter pada Maret.
Dexlite naik menjadi Rp 24.150 per liter dari kisaran Rp 14.500 per liter, sedangkan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp 24.450 per liter dari sekitar Rp 14.800 per liter.
Di sisi lain, BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, dan Pertamax masih berada di Rp 12.600 per liter.
(Sya'ban)
