SAMPIT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) Umar Kaderi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penggerakan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting, Rabu 22 April 2026 di Puskesmas Baamang 1.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim ini menilai momentum ini penting sebagai sarana edukasi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, terlebih tidak setiap saat dilaksanakan.
“Alhamdulillah Dinas Kesehatan bisa melaksanakan kegiatan ini. Ini bagian dari upaya kita menggerakkan masyarakat untuk mencegah stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara sektor kesehatan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, mulai dari camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.
Melalui edukasi yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Stunting itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi bagaimana asupan gizi ibu hamil harus benar-benar diperhatikan agar bayi yang dilahirkan sehat sesuai harapan kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kotim.
Umar berharap melalui pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh puskesmas, kader posyandu, maupun program lainnya, tidak muncul lagi kasus stunting baru, sekaligus mampu menekan angka yang sudah ada.
Saat ini, berdasarkan data SSGI, angka stunting di Kotim masih berada di angka 21,6 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan angka aman berada di kisaran 14 hingga 15 persen.
Ia mengakui, keinginan masyarakat dan pihak kecamatan untuk menekan angka stunting cukup besar. Namun, kesadaran masyarakat terkait pentingnya gizi masih perlu ditingkatkan, ditambah kondisi ekonomi yang menjadi kendala di lapangan.
“Kita berharap dengan kolaborasi semua pihak, baik camat, kepala desa, dinas sosial, dan lainnya, bisa bersama-sama mengurangi angka stunting. Kalau hanya satu dua OPD, tentu akan kesulitan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan dan desa terkait dukungan pendanaan melalui CSR dan dana desa, meski jumlahnya masih terbatas.
Meski demikian, ia optimistis dukungan tersebut dapat menjadi stimulus dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
“Peran perusahaan cukup besar melalui CSR, namun memang belum terstruktur dan masih terbatas di wilayah sekitar mereka. Kita terus mendorong agar peran ini bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Nardi)
