SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi membawa dampak langsung terhadap operasional pemerintah daerah.
Menurutnya, lonjakan harga membuat kebutuhan anggaran membengkak. Jika sebelumnya dengan anggaran tertentu bisa memperoleh 100 liter BBM, kini jumlah itu menyusut menjadi sekitar 50 hingga 30 liter.
“Dengan kondisi ini otomatis terjadi pembengkakan anggaran. Karena itu pembahasan APBD Perubahan akan kita percepat agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Situasi Perang Timur Tengah Berpengaruh Hingga ke Daerah
Halikinnor juga menyinggung situasi global yang turut mempengaruhi kenaikan harga energi, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Ia berharap ketegangan konflik Iran, Amerika dan Israel tidak berlangsung lama, mengingat jalur Selat Hormuz merupakan titik vital dalam perdagangan dunia.
“Kita berharap kondisi ini tidak berkepanjangan, karena sangat berpengaruh terhadap harga energi global yang akhirnya berdampak sampai ke daerah,” katanya.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, Halikinnor telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) agar mempercepat pembahasan APBD Perubahan.
Langkah ini dinilai penting agar penyesuaian anggaran dapat segera dilakukan, terutama dalam menghadapi kenaikan biaya operasional yang tidak terhindarkan.
“Kita sudah efisiensi sebelumnya, sekarang ditambah lagi dengan kenaikan BBM tentu semakin membebani. Tapi kita tetap berkomitmen mengelola anggaran semaksimal mungkin,” tegasnya.
Antisipasi Kemarau Panjang dan Karhutla
Selain persoalan ekonomi, pemerintah daerah juga dihadapkan pada ancaman kemarau panjang berdasarkan prediksi BMKG.
Halikinnor menyebutkan, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama empat hingga enam bulan dan menjadi salah satu yang terpanas dalam beberapa dekade terakhir.
“Kita di daerah ini kalau kemarau, yang pertama dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian kekeringan kesulitan air bersih,” ucapnya.
Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta menyiapkan rencana aksi lengkap dengan kebutuhan anggaran.
Fokus Kesiapan Air Bersih dan Penanganan Dampak
Pemkab Kotim kini memprioritaskan kesiapan menghadapi dampak kemarau, mulai dari penanganan karhutla hingga penyediaan air bersih dan layanan kesehatan.
Meski diakui penanganan kebakaran hutan tidak mudah, Halikinnor menegaskan pentingnya kesiapan sejak dini, masyarakat juga ikut andil dalam mencegahnya.
“Paling tidak dengan persiapan yang matang, kita bisa melakukan penanganan semaksimal mungkin, termasuk untuk air bersih, kesehatan, dan dampak lainnya,” jelasnya.
Penyesuaian Anggaran Jadi Keniscayaan
Kenaikan harga BBM yang ditetapkan secara nasional, menurut Halikinnor, menjadi faktor yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah.
Karena itu, penyesuaian dalam APBD Perubahan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas program dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penetapan harga itu kebijakan nasional, jadi harus kita ikuti. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi dan menyesuaikan anggaran agar tetap berjalan optimal,” tandasnya. (Nardi)
