SAMPIT – Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim. Kenaikan yang awalnya terjadi pada sektor energi kini merambat ke berbagai lini, terutama distribusi barang dan pangan yang ikut terdampak.
Seiring meningkatnya ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok hingga material bangunan perlahan ikut terkerek naik. Kondisi ini membuat beban hidup masyarakat semakin berat.
Harga BBM Non Subsidi Melonjak Tajam
Kenaikan BBM non subsidi terjadi pada Sabtu 18 April 2026. PT Pertamina melakukan penyesuaian harga dengan lonjakan signifikan.
Harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350. Sementara Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500. Adapun Pertamina Dex kini dijual Rp24.450 per liter, dari sebelumnya sekitar Rp14.800.
Lonjakan ini menjadi pemicu awal meningkatnya biaya di berbagai sektor.
Ongkos Distribusi Naik, Harga Material Ikut Melejit
Dampak langsung dirasakan pelaku usaha. Pihak salah satu CV di Km 16 Sampit, Muanah, menyebutkan harga tanah urug mengalami kenaikan Rp50.000, dari sebelumnya Rp200.000 kini menjadi Rp250.000.
Selain itu, harga pasir juga naik menjadi Rp550 per rit. Kenaikan ini disebut akibat meningkatnya ongkos distribusi yang bergantung pada BBM.
Seorang warga Kotim juga mengungkapkan harga batako ikut naik, dari Rp2.700 menjadi Rp3.100 per buah.
“Harga batako juga ikut naik kalau tidak salah harga awal Rp2.700 kini sekitar 3.100,” ujar Udin warga Baamang.
Harga LPG Non Subsidi Ikut Naik
Tak hanya BBM, harga gas elpiji non subsidi juga mengalami kenaikan. Untuk tabung 5,5 kilogram, harga yang sebelumnya sekitar Rp100.000 kini naik menjadi Rp120.000.
Sementara elpiji 12 kilogram yang sebelumnya berada di kisaran Rp205.000 hingga Rp210.000, kini melonjak menjadi Rp235.000.
Seorang warga bernama Ridwan mengaku kondisi ini cukup memberatkan. “Kalau dibilang mampu juga tidak, kami hidup pas-pasan, tapi pakai LPG non subsidi setiap hari, jadi pasti terasa sekali naiknya,” ujarnya.
Ia juga khawatir kenaikan ini memicu naiknya harga makanan serta berpotensi membuat masyarakat beralih ke LPG subsidi, yang bisa menyebabkan kelangkaan.
“Kalau begini, banyak masyarakat yang beralih ke elpiji yang subsidi dan stok dipastikan akan langka,” ujarnya
Harga Sembako Mulai Merangkak Naik
Kenaikan juga mulai terlihat pada bahan pokok. Pedagang sembako di Sampit, Tono, menyebutkan harga beras kemasan 5 kilogram naik dari Rp88.000 menjadi Rp95.000.
Harga gula pasir juga naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Beras merek Anak Ayam naik dari Rp85.000 menjadi Rp90.000 per 5 kilogram.
Sementara beras lokal Siam Epang ikut naik dari Rp20.000 menjadi Rp21.000 per kilogram.
Namun ia menduga kenaikan ini disebabkan harga plastik naik beberapa waktu belakangan, dan disusul dengan kenaikan BBM maka situasi semakin terjepit.
Sebelumnnya, harga plastik bahkan mengalami kenaikan signifikan, hingga 100 persen. Hal ini dipicu oleh faktor global, mengingat bahan dasar plastik berasal dari minyak mentah.
Dampak Plastik Naik, UMKM Terpaksa Naikkan Harga Jual
Kenaikan harga plastik berdampak langsung pada pelaku usaha kecil. UMKM seperti penjual es dan kafe yang menggunakan kemasan cup plastik terpaksa menaikkan harga jual.
Kenaikan yang dilakukan berkisar antara 10 hingga 20 persen untuk menutup biaya operasional yang meningkat.
“Kami terpaksa menaikkan harga karena cup plastik juga baik bahkan mencapai 100 persen,” ujar salah satu pemilik kafe Riko.
Biaya Operasional Naik, Harga Komoditas Stagnan
Di sisi lain, petani justru menghadapi kondisi yang bertolak belakang. Biaya operasional meningkat, namun harga komoditas tetap stagnan.
Harga tandan buah segar (TBS) sawit masih berada di kisaran Rp2.775 per kilogram dalam dua bulan terakhir. Karet juga stagnan di Rp11.000 per kilogram, sementara rotan basah bertahan di Rp4.000 per kilogram.
Kondisi ini dinilai ironis karena di saat biaya meningkat, pendapatan petani tidak mengalami kenaikan.
Kelangkaan Dexlite Ancam Aktivitas Petani
Kelangkaan BBM jenis Dexlite sudah lama dirasakan petani di wilayah selatan Kotim. Kondisi ini mengganggu aktivitas pertanian, terutama saat masa panen.
Seorang petani, Arfain, mengatakan keterbatasan BBM menghambat penggunaan mesin perontok dan alat pengering, ditambah lagi kenaikan harga BBM maka dipastikan akan membuat situasi semakin sulit.
“Kalau BBM kosong, panen terhambat, gabah bisa rontok di sawah,” ujarnya.
Selain itu, petani juga harus bersiap untuk musim tanam kedua. Proses pengolahan lahan membutuhkan BBM untuk membajak dan menggemburkan tanah.
Namun dengan harga BBM yang tinggi dan stok yang terbatas, banyak petani mulai mengeluh. Ditambah lagi tidak adanya pengecer resmi di desa, membuat petani harus membeli dari bandar dengan harga mahal dan jarak tempuh yang jauh.
Ancaman Kemarau Panjang Perparah Situasi
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat Kotim juga dihadapkan pada ancaman kemarau panjang. Prediksi dari BMKG menyebutkan potensi kekeringan bisa berlangsung hingga 4 sampai 6 bulan.
Pemerintah Kabupaten Kotim telah menggelar rapat untuk mempersiapkan langkah antisipasi, khususnya di wilayah selatan yang rawan kekeringan.
Distribusi air bersih diperkirakan menjadi tantangan utama. Masyarakat pun diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air.
Kondisi ini semakin memperberat beban masyarakat yang sebelumnya sudah terdampak kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Begitu pula sektor pertanian tak luput dari perhatian, dinas teknis berupaya menggaet Pertamina untuk menyediakan stok khusus untuk petani dalam memenuhi BBM tidak digabung dengan truk maupun mobil umum.
BBM Naik, Bupati Kotim Berencana Percepat APBD Perubahan
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan kenaikan harga BBM non subsidi berdampak langsung pada operasional pemerintah daerah, terutama membengkaknya kebutuhan anggaran.
Ia mencontohkan, dengan anggaran yang sama, volume BBM yang sebelumnya bisa mencapai 100 liter kini hanya berkisar 50 hingga 30 liter. Kondisi ini membuat penyesuaian anggaran menjadi hal yang tidak terhindarkan.
“Karena itu pembahasan APBD Perubahan kita percepat agar bisa menyesuaikan kebutuhan saat ini,” ujarnya.
Halikinnor menyebutkan faktor global seperti konflik di Timur Tengah mempengaruhi harga energi, sehingga berdampak ke Indonesia kemudian ke daerah.
Ia telah menginstruksikan Sekda selaku Ketua TPAD untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan, mengingat sebelumnya pemerintah daerah juga sudah melakukan efisiensi anggaran.
Di sisi lain, Pemkab Kotim juga bersiap menghadapi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung 4 hingga 6 bulan. Ancaman kebakaran hutan dan krisis air bersih menjadi perhatian utama.
“Kita bersama OPD siapkan rencana aksi dalam menghadapi kemarau beserta anggarannya agar saat kondisi terjadi kita sudah siap,” tegasnya. (Nardi)
