PALANGKA RAYA – Kebijakan baru ekspor satu pintu komoditas Sumber Daya Alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 1 Juni 2026 mulai memicu dinamika di tingkat daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah penurunan harga kelapa sawit di tingkat petani.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, meminta pemerintah, pengusaha, dan petani segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
Sutik tidak menampik adanya guncangan harga pascapemberlakuan kebijakan berbasis Peraturan Pemerintah (PP) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menurut laporan yang diterimanya, harga sawit di tingkat petani di Kabupaten Kotawaringin Timur menurun drastis. Dari yang sebelumnya hampir mencapai Rp3.000 per kilogram, kini merosot ke kisaran Rp1.000 hingga Rp1.750 per kilogram.
Pengetatan regulasi ini disinyalir memangkas praktik transaksi tidak resmi yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sutik menilai, transparansi baru ini menjadi penyebab utama penyesuaian harga di tingkat bawah.
“Itu memang berkurang (harganya), karena memang mungkin waktu dulunya bisa ‘nyelip-nyelip' kesitu harganya. Dan sekarang harus transparan jadi mungkin imbasnya kesitu,” ujar Sutik, Selasa, 2 Juni 2026.
Meski terjadi penurunan harga di awal penerapan, Sutik berharap situasi ini tidak berlangsung lama. Ia mendorong adanya dialog agar kebijakan baru ini tidak mengorbankan kesejahteraan petani sawit di daerah.
“Tapi nanti mudah-mudahan caranya seperti apa duduk bareng pemerintah, pengusaha dan petaninya. Seperti apa caranya supaya enggak merugikan salah satu (pihak),” lanjutnya.
Di sisi lain, Sutik mendukung penuh tujuan jangka panjang dari kebijakan ekspor satu pintu ini lewat BUMN. Ia optimistis sistem baru ini akan memaksimalkan potensi pendapatan negara melalui sektor pajak sekaligus memperbaiki tata niaga sawit ke depan.
“Potensi (pendapatan negara) mudah-mudahan terlaksana. saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini (harga) bisa naik juga tidak merugikan petani juga negara bisa diuntungkan kewat pajaknya,” pungkasnya.
(Syauqi)
27 Juni 2026
09:05
