SAMPIT – Hampir memasuki bulan kelima tahun anggaran 2026, pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD murni di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum menunjukkan tanda-tanda dimulai. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kotim, khususnya anggota dewan SP Lumban Gaol.
Ia menilai keterlambatan tersebut berpotensi mengulang pola lama, di mana pengerjaan proyek kerap molor hingga mendekati akhir tahun anggaran. Bahkan, tidak jarang pekerjaan fisik baru dikebut saat menjelang penutupan buku.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan berbagai persoalan. Selain terbatasnya waktu pengerjaan, pengawasan juga berpotensi tidak maksimal sehingga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.
“Hal seperti ini tentu berisiko, baik dari sisi waktu maupun pengawasan. Ujungnya bisa berpengaruh terhadap kualitas, terutama proyek infrastruktur jalan,” ujarnya, Sabtu 25 April 2026.
Politisi Demokrat ini mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun perencanaan pelaksanaan proyek secara matang dan bertahap. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan optimal.
Dengan perencanaan yang baik, lanjutnya, pengawasan oleh pihak terkait juga akan lebih maksimal. Selain itu, kontraktor akan lebih mudah dalam menyiapkan kebutuhan material tanpa harus terburu-buru di akhir tahun.
“Kalau dikerjakan lebih awal dan terencana, semua pihak diuntungkan, termasuk dalam pengaturan cash flow masing-masing,” tambahnya.
DPRD berharap seluruh pekerjaan, khususnya proyek fisik, dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat agar pelaksanaan pembangunan di Kotim berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (Nardi)
22 Mei 2026
10:25
