SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Zainuddin meminta agar petani yang telah terdaftar sebagai penerima BBM subsidi dan memiliki barcode resmi tidak lagi mengalami kesulitan saat melakukan pembelian solar subsidi di SPBU.
Menurut Zainuddin, berdasarkan penjelasan Pertamina dalam rapat tersebut, stok BBM subsidi untuk wilayah Kotim dalam kondisi aman. Namun fakta yang ditemukan di tingkat bawah justru menunjukkan banyak petani masih kesulitan memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama aktivitas pertanian mereka.
“Kalau berdasarkan penjelasan Pertamina stok aman, berarti yang harus kita benahi adalah bagaimana penyalurannya bisa benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerima,” ujarnya, Kamis 28 Mei 2026.
Ia menegaskan keberadaan barcode seharusnya menjadi bukti bahwa penerima telah melalui proses verifikasi dan terdaftar dalam sistem penerima subsidi. Karena itu, petani yang telah memiliki barcode tidak seharusnya menghadapi hambatan tambahan saat membeli BBM subsidi.
Sebelumnya Komisi II juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke SPBU di wilayah Samuda dan menemukan adanya kendaraan yang secara kondisi tidak lagi layak digunakan namun masih terdaftar memiliki barcode.
Sementara di sisi lain, petani yang memiliki identitas penerima resmi justru mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi.
“Platnya tidak ada, ada juga yang sudah mati platnya, 2005, 2006, tetapi tetap bisa melakukan pengisian karena memiliki barcode. Sementara petani yang juga memiliki barcode justru mengalami kendala saat membeli solar subsidi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Menurut Zainuddin, kebutuhan BBM untuk sektor pertanian di wilayah selatan Kotim sangat besar. Di kawasan Lampuyang saja, luas areal persawahan diperkirakan mencapai sekitar 11 ribu hektare, sedangkan total lahan pertanian di wilayah Teluk Sampit mencapai kurang lebih 15 ribu hektare.
Dengan luasan tersebut, kebutuhan solar untuk mengoperasikan traktor dan berbagai alat pertanian tentu tidak sedikit. Tinggal di kalkulasikam kebuhutan per hektare berapa maka akan diketahui jumlah diperlukan petani untuk tiga kali panen.
Saat ini intensitas tanam petani meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu mungkin satu atau dua kali tanam dalam setahun.
“Sekarang banyak petani sudah mampu tiga kali musim tanam karena didukung perbaikan irigasi, drainase, bantuan alat pertanian dan teknologi dari pemerintah. Tentu kebutuhan BBM juga meningkat,” jelasnya.
Ia menilai dukungan bahan bakar harus berjalan seiring dengan berbagai program bantuan pertanian yang telah diberikan pemerintah. Tanpa ketersediaan BBM yang memadai, produktivitas pertanian sulit ditingkatkan secara optimal.
“Kotim saat ini menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Kalteng. Karena itu kebutuhan petani harus benar-benar diperhatikan agar produksi tetap terjaga,” katanya.
Terkait kekhawatiran adanya penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu, Zainuddin menegaskan hal tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses solar subsidi.
Ia mengusulkan adanya pengaturan jadwal khusus bagi petani untuk melakukan pengisian BBM subsidi di SPBU. Skema tersebut diyakini dapat mengurangi antrean sekaligus menghindari persaingan dengan pengguna umum.
Selain itu, Zainuddin juga meminta agar prosedur administrasi yang dinilai masih rumit dapat disederhanakan tanpa mengurangi pengawasan terhadap distribusi subsidi.
“Kalau administrasinya terlalu berbelit, tentu harus dicari jalan keluarnya. Yang penting subsidi tepat sasaran. Kalau ada oknum yang bermain atau menyalahgunakan subsidi, serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Diketahui bawah rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyaluran dan ketersediaan BBM solar subsidi untuk sektor pertanian digelar Komisi II DPRD Kotim, Selasa 26 Mei 2026. (Nardi)
