SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur, meminta pemerintah daerah segera mencari solusi terhadap persoalan distribusi biosolar subsidi bagi petani. Menurutnya, para petani jangan sampai dipersulit dengan aturan administrasi maupun mekanisme penyaluran yang berbelit.
Rudianur menegaskan, kebutuhan BBM subsidi sangat vital bagi aktivitas pertanian, terutama di wilayah selatan Kotawaringin Timur yang selama ini menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan daerah.
“Petani ini menjalankan program ketahanan pangan, jadi jangan sampai mereka malah kesulitan mendapatkan BBM subsidi hanya karena urusan birokrasi,” kata Rudianur, Minggu 31 Mei 2026.
Ia menilai persoalan distribusi biosolar subsidi harus segera ditangani serius karena berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Jika dibiarkan berlarut, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu sektor pangan di daerah.
Menurut Rudianur, banyak aspirasi dan keluhan disampaikan petani terkait sulitnya memperoleh solar subsidi, khususnya dari wilayah Kecamatan Teluk Sampit yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Warga di wilayah selatan itu sebagian besar petani, bukan pelangsir BBM. Karena itu kebutuhan mereka harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Ia menyebut Desa Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit termasuk kawasan ketahanan pangan yang masuk program pemerintah pusat, sehingga dukungan sarana penunjang pertanian, termasuk BBM subsidi, harus menjadi prioritas pemerintah.
DPRD, lanjut Rudianur, juga meminta adanya penambahan kuota biosolar subsidi khusus untuk petani. Sementara terkait pengaturan teknis penyalurannya, ia meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat membuat mekanisme yang tepat agar tepat sasaran.
“Kami berharap ada tambahan kuota untuk petani supaya kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Untuk pengaturan teknisnya nanti bisa dibahas pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Rudianur meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turun langsung melihat kondisi di lapangan agar dapat memahami persoalan yang dihadapi petani secara nyata.
Ia juga menegaskan bahwa SPBU tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena hanya menjalankan penjualan sesuai aturan. Namun pemerintah tetap harus memberikan kepastian agar BBM subsidi benar-benar digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Di sisi lain, ia mendukung aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi. Bahkan DPRD turut mendorong penambahan SPBU di wilayah selatan Kotim agar akses masyarakat terhadap solar subsidi semakin mudah. (nardi)
