PALANGKA RAYA – Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga pekan pertama Juni 2026 tercatat baru mencapai 30 persen. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pihak eksekutif, khususnya Badan Pendaptan, untuk memaksimalkan seluruh sektor pendapatan daerah.
​Menurut Junaidi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama agar program-program prioritas, termasuk janji politik Gubernur mengenai bantuan Rp500 juta per desa, dapat terpenuhi pada tahun anggaran mendatang.
​”Mudah-mudahan, walaupun berdasarkan paparan kemarin untuk sementara sampai minggu pertama Bulan Juni, pergerakan capaian APBD kita baru bergerak di 30 persen. Harapan kita pemerintah provinsi, terkhusus Dinas Pendapatan, bisa menggenjot pendapatan dari semua sektor,” ujar Junaidi usai rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Rabu, 17 Juni 2026 malam.
​Ia menargetkan agar pada bulan November mendatang, realisasi pendapatan APBD 2026 dapat mencapai 100 persen. Hal ini dinilai krusial agar janji politik Gubernur dapat terealisasi secara bertahap.
​”Sehingga di bulan 11 nanti capaian APBD kita bisa tercapai 100 persen, sehingga janji politik Gubernur bisa terpenuhi,” imbuhnya.
​Junaidi menambahkan, jajaran DPRD Kalteng memiliki keyakinan kuat bahwa pemerintah daerah memiliki niat baik untuk merealisasikan program tersebut. Pihaknya menyatakan siap mendukung dan mendorong penuh upaya tersebut selama kondisi keuangan daerah menunjukkan tren positif.
​”Namun, kalau menurut pandangan kita, kita berkeyakinan ini bukan tidak mau membantu, tapi tertunda saja. Kita di DPRD sepakat mendukung dan mendorong kalau memang keuangan kita membaik,” pungkasnya.
(Syauqi)











