PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Raihan WTP merupakan capaian yang baik, namun bukan berarti seluruh persoalan dalam tata kelola pemerintahan telah selesai. Masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya Kamis (25/6/2026).
Walaupun mendapat opini WTP, tetap ada catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD memiliki tugas melakukan pengawasan dan mendorong perbaikan agar kinerja pemerintah semakin baik.
“Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menjadi sarana evaluasi bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melihat berbagai kekurangan yang masih ada serta mencari solusi perbaikannya,” tambahnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Beberapa sektor yang masih memerlukan perhatian serius di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan.
“Kondisi jalan yang rusak di sejumlah daerah masih menjadi keluhan masyarakat dan perlu segera ditangani. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” lanjutnya.
Ketika lapangan pekerjaan berkurang dan angka pengangguran meningkat, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan juga perlu diantisipasi.
“Di sisi lain, juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun,” tuturnya.
Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pencapaian target pendapatan daerah. Karena itu, DPRD akan kembali memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus mencari solusi bersama.
“Harapan kita realisasi pendapatan daerah bisa terus meningkat hingga mencapai target. Jika pendapatan tidak maksimal, maka pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” ungkapnya. (yud)
10 Juni 2026
16:37
