SAMPIT – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut mendapat apresiasi. Namun, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP merupakan bukti bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai ketentuan. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kotim sudah mendapat WTP yang ke-12 secara berturut-turut, namun itu bukan tujuan akhir dari suatu proses APBD,” katanya, Sabtu 11 Juli 2026.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan tata kelola keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan. Meski demikian, pemerintah tetap harus memastikan setiap rupiah anggaran mampu mendorong peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Halikinnor juga mengapresiasi berbagai catatan dan masukan yang diberikan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin sehingga pembangunan di Kotim dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak yang lebih besar bagi masyarakat. (nardi)
