PANGKALAN BUN – Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, Selasa 27 Juli 2026, menggelar rapat koordinasi dengan manajemen PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, rapat tersebut membahas keluhan masyarakat perihal pemadaman listrik secara bergilir.
Rapat koordinasi itu dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Serda Kobar Hasan Basri, Asisten Administrasi Umum Surabaya Setda Kobar Muhammad Hasyim Mualim, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Arief Siantory yang mewakili Kepala Dinas Kominfo, dan Manager UP3 PLN Pangkalan Bun, Saut Pardomuan Panjaitan.
Bupati memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun untuk meminta penjelasan sekaligus kepastian terkait pemadaman bergilir, karena hal itu dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga Bupati menekan kepastian berakhirnya pemadaman listrik secara bergilir.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT PLN UP3 Pangkalan Bun menyampaikan target pasokan listrik kembali normal pada minggu kedua Agustus 2026.
“Masalah pemadaman listrik, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut, dimana sebelumnya komunikasi dengan PLN telah dilakukan melalui Wakil Bupati, namun karena belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka ibu memilih turun langsung memanggil pihak PLN untuk meminta solusi yang jelas,” ujarnya.
Menurut Bupati, pemadaman bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dunia usaha, hingga perekonomian masyarakat terganggu, untuk itu, Bupati ingin memastikan langkah nyata yang dilakukan PLN untuk mengatasi krisis listrik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meluruskan anggapan yang beredar di media sosial bahwa pemerintah tidak merasakan dampak pemadaman, dimana pemerintah daerah juga menjadi korban kondisi tersebut. Rumah dinas yang tetap menyala bukan karena mendapat perlakuan khusus, melainkan menggunakan genset pribadi yang telah dimiliki sebelum menjabat.
“Tadi dari manajemen PLN UP3 Pangkalan Bun menyampaikan bahwa minggu kedua bulan Agustus ini akan normal kembali, dan pemerintah daerah akan terus mengawal penanganan krisis listrik hingga pasokan kembali normal,” tegasnya.
Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, Saut Pardomuan Pandjaitan, menjelaskan pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan pada tiga unit pembangkit di sistem interkoneksi Kalimantan, termasuk PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan, dan gangguan tersebut menyebabkan pasokan listrik mengalami defisit sehingga pengaturan beban menjadi pilihan yang harus dilakukan.
Saut mengatakan, berdasarkan informasi terbaru yang diterima PLN, kondisi sistem kelistrikan diperkirakan mulai membaik dalam waktu sekitar dua peka. Pada minggu kedua pada bulan Agustus, sistem diproyeksikan memasuki kondisi siaga sehingga seluruh pelanggan diharapkan dapat menikmati pasokan listrik tanpa pemadaman bergilir.
Meski demikian, ia menjelaskan kondisi siaga bukan berarti pasokan listrik memiliki cadangan besar. Daya yang tersedia masih relatif pas-pasan, namun dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pemadaman bergilir tidak lagi diperlukan apabila tidak terjadi gangguan baru.
Selama masa pemulihan, PLN akan mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia, termasuk mengoperasikan pembangkit diesel di Kumai. Selain itu, pelanggan industri yang memiliki genset sendiri juga diminta memanfaatkannya sementara waktu agar beban sistem berkurang.
PLN juga memastikan pelanggan yang terdampak pemadaman akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggan prabayar akan menerima kompensasi berupa token listrik, sedangkan pelanggan pasca bayar mendapat pengurangan tagihan listrik setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai dilakukan oleh PLN Pusat. (man)
