PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut disoroti oleh Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah tidak hanya berhenti pada penunjukan penyalur, melainkan bagaimana memperkuat daya beli masyarakat secara menyeluruh.
“Pada prinsipnya, koperasi merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia, bersama dengan BUMN dan sektor swasta. Koperasi selama ini belum berkembang secara optimal. Karena itu, kalau ada program pemerintah yang mendorong koperasi menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, tentu saja bisa kita dukung, selama program tersebut benar-benar dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” jelas Purdiono, Selasa, 28 Juli 2026.
​Kendati mendukung langkah penguatan koperasi sebagai sarana distribusi, ia mengingatkan bahwa sebagus apa pun tata kelola penyaluran, dampaknya bagi perekonomian daerah tidak akan maksimal jika daya beli masyarakat di tingkat bawah masih lemah.
“Namun, permasalahan utamanya bukan hanya soal siapa yang menyalurkan barang subsidi. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan roda perekonomian dan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat tidak menguat, apa pun yang dikelola oleh koperasi tentu tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah,” paparnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar implementasi program ini nantinya mampu berjalan beriringan dengan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Kolaborasi yang erat antara koperasi dan UMKM diyakini menjadi kunci utama agar kehadiran program tersebut benar-benar memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai seluruh kegiatan ekonomi hanya terfokus pada Koperasi Merah Putih. Yang kita harapkan adalah adanya kolaborasi antara koperasi, UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil lainnya, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tutupnya.
(Syauqi)
