JAKARTA— Langkah konkret untuk mentransformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia terus dipacu. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat.
Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa 28 Juli 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin yang didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita.
Membuka sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin melontarkan pantun jenaka untuk menegaskan pentingnya efisiensi dan akselerasi kebijakan program pemerintah.
“Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi, kalau lebih cepat kita lakukan, manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Penguatan Kelembagaan dan Pengakuan Internasional
Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Bappenas dalam penguatan kelembagaan Kementerian P2MI.
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa sejak mengalami transformasi dari BP2MI menjadi Kementerian P2MI dalam struktur Kabinet Merah Putih, eksistensi kementerian ini semakin diperhitungkan baik di dalam maupun luar negeri.
Penyatuan peran regulator (yang sebelumnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan) dan operator ke dalam satu atap di Kementerian P2MI mempermudah pengambilan keputusan serta mempercepat gerak operasional di lapangan.
“Dulu Kementerian P2MI mungkin dianggap kurang strategis, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai diperhitungkan. Banyak negara luar yang melirik dan memperkuat kerja sama, seperti kunjungan Menteri Tenaga Kerja Turki, serta perwakilan dari Malaysia, Portugal, hingga Albania. Ini bukti eksistensi kementerian kita sudah diakui dalam penataan pekerja migran,” jelas Menteri Mukhtarudin.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI mengemban dua mandat utama dalam tata kelola ketenagakerjaan migran. Pertama, penguatan pelindungan dari hulu ke hilir untuk menjamin keamanan pekerja sejak sebelum penempatan (pre-deployment), selama bertugas di negara tujuan, hingga kembali ke Tanah Air.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berfokus mendorong peralihan profil pekerja migran dari sektor informal menuju middle-to-high skill workers.
Mengubah Paradigma: Ada Pasar Dulu, Baru Dilatih
Untuk merealisasikan pencetakan SDM berkualitas tinggi, Menteri Mukhtarudin menegaskan tidak perlu membangun lembaga pendidikan baru, pemerintah akan mengoptimalkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada, mulai dari perguruan tinggi, SMK, hingga sekolah vokasi di bawah 12 kementerian/lembaga.
Menteri Mukhtarudin menekankan adanya perubahan paradigma mendasar dalam proses penyiapan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
“Paradigmanya kita balik. Bukan latih, kompeten, baru cari penempatan. Tetapi kita amankan dulu pasarnya di luar negeri, baru kita breakdown kebutuhan kompetensinya ke bawah, dilatih di mana dan seperti apa,” tegas Menteri Mukhtarudin.
Perubahan paradigma ini dipicu oleh besarnya celah (gap) antara peluang kerja global dan daya serap tenaga kerja Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 300.000 lowongan kerja luar negeri di sektor formal dan profesional, namun Indonesia baru mampu mengisi kurang dari 30 persennya.
“Celah sebesar 70 persen lebih itu belum terserap akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara output pendidikan domestik dengan standar kompetensi global,” imbuh Mukhtarudin.
Gerakan Nasional Migran Aman dan Konsep Brain Circulation
Selain penguatan kualitas SDM, momentum ini juga digunakan untuk menggemakan Gerakan Nasional Migran Aman guna menekan angka penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sektor perguruan tinggi, termasuk Unpad, memegang peranan kunci melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal edukasi, penyuluhan masyarakat, hingga pengembangan Migrant Training Center.
Langkah ini krusial mengingat masih tingginya kasus TPPO. Menteri Mukhtarudin mencontohkan penanganan kasus terbaru di mana pihak berwenang kembali memulangkan korban TPPO asal Cianjur dari Libya, serta berhasil menangkap dua tersangka jaringan domestik.
Melalui sinergi pendidikan dan pelindungan ini, Kementerian P2MI bercita-cita membangun ekosistem Brain Circulation.
“Kita ingin dorong konsep brain circulation. Orang berangkat bekerja ke luar negeri, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kompetensi global. Ketika kembali ke Indonesia, mereka pulang membawa keahlian tinggi untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial nasional,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin berharap
penandatanganan Nota Kesepahaman dan antara KP2MI, Bappenas, dan Unpad ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Mar kita terus memperkuat sinergi demi menghadirkan pelindungan yang berkualitas serta mewujudkan visi besar Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Transformasi Pekerja Migran Menuju Tenaga Terampil
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan transformasi holistik terhadap pengelolaan Pekerja Migran Indonesia.
Indonesia secara bertahap menghentikan pengiriman tenaga kerja tidak terampil (unskilled workers) dan berfokus penuh pada penempatan tenaga kerja terampil (skilled workers).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa langkah ini merupakan pijakan sejarah baru dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional.
Pekerja migran diarahkan bukan sekadar sebagai pencari kerja di luar negeri, melainkan sebagai aset Sumber Daya Manusia (SDM) strategis bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh dari negara.
“Kita hadir di sini bukan hanya sekadar membuat langkah baru, tetapi membuat sejarah baru. Pekerja migran adalah bagian penting dari SDM kita yang memerlukan perlindungan menyeluruh mulai dari pelatihan, pendidikan, perlindungan, hingga filosofi kita dalam bekerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kepala Bappenas menegaskan bahwa paradigma lama pengiriman pekerja unskilled sudah saatnya ditinggalkan. Ke depan, fokus pengiriman diprioritaskan pada pekerja migran yang memiliki keahlian spesifik guna meningkatkan daya saing serta martabat bangsa di tingkat global.
Menteri Rachmat Pambudy bilang Bappenas siap berkolaborasi erat dengan seluruh pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang presisi agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menjadi Subsistem Penyiapan SDM
Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Arief S. Kartasasmita, menyambut baik kolaborasi strategis antara Universitas Padjadjaran, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam membangun ekosistem Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, adaptif, dan terlindungi dari hulu hingga hilir.
Prof. Arief menilai keterlibatan perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting, mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus menjadi salah satu daerah asal utama pekerja migran.
Karena itu, menurutnya, kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dan menekan angka pengangguran melalui penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
“Merupakan suatu kehormatan bagi Unpad untuk dapat berpartisipasi dalam program ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbesar secara nasional, sehingga isu ketenagakerjaan dan penyiapan tenaga kerja menjadi perhatian yang sangat krusial,” ujar Prof. Arief.
Ia menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan strategi Kementerian P2MI yang mengedepankan penyiapan kompetensi sesuai kebutuhan pasar global, Unpad siap mengambil peran aktif sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kebijakan yang ada, kami di Unpad siap menjadi salah satu subsistem dari ekosistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian P2MI dan Bappenas. Keterlibatan ini merupakan bentuk sumbangsih nyata Universitas Padjadjaran dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus mendorong kemajuan bangsa,” tegasnya.
Melalui integrasi program pelatihan, sertifikasi, riset, hingga penguatan sistem data pekerja migran, Unpad berkomitmen mendukung lahirnya Pekerja Migran Indonesia yang memiliki kompetensi menengah hingga tinggi (middle-to-high skilled workers) serta terhindar dari risiko penempatan nonprosedural.
Prof. Arief juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Unpad. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelindungan pekerja migran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi antara Kementerian P2MI, Bappenas, dan Universitas Padjadjaran ini menjadi langkah strategis dalam mengubah tantangan ketenagakerjaan menjadi peluang brain circulation yang memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Dengan memadukan perencanaan pembangunan yang terarah, kebijakan pelindungan pekerja migran, serta kontribusi dunia akademik, sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan menuju terwujudnya Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
(adista)
