SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas dalam menghadapi kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang semakin memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah mengatakan, Pemkab Kotim perlu menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga perusahaan besar swasta (PBS) untuk terlibat aktif dan bersinergi dalam penanganan Karhutla.
“Kami mendorong Bupati Kotim untuk menginstruksikan seluruh OPD serta PBS di wilayah Kotawaringin Timur agar terlibat aktif dan bersinergi dalam upaya penanganan Karhutla,” ujar Riskon, Rabu 19 Agustus 2026.
Keterlibatan seluruh unsur diperlukan mengingat kondisi Karhutla saat ini semakin luas, sementara petugas di lapangan menghadapi keterbatasan personel, peralatan maupun sumber daya.
Riskon juga mendorong Pemkab Kotim memfasilitasi pelaksanaan salat istighosah memohon pertolongan disaat kesulitan, doa bersama dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Allah SWT agar Kotim terhindar dari bencana serta segera mendapatkan hujan.
Di sisi lain, DPRD Kotim mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini bekerja keras menangani Karhutla, mulai dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, relawan, pihak swasta hingga masyarakat.
“Kami tentunya mengapresiasi segenap unsur yang bekerja keras di lapangan. Mudah-mudahan seluruh petugas yang ada di lapangan senantiasa berada dalam perlindungan dan selalu diberikan kesehatan dalam penanganan Karhutla,” katanya.
BTT Diminta Dioptimalkan
Dengan telah ditetapkannya status Tanggap Darurat Karhutla oleh Bupati Kotim, Riskon juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung efektivitas penanganan di lapangan.
Menurutnya, BTT dapat diarahkan untuk melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, sehingga tim gabungan memiliki dukungan peralatan yang memadai ketika menangani titik api.
Selain kebutuhan peralatan, DPRD juga mendorong adanya bentuk penghargaan atau apresiasi bagi tim gabungan dan masyarakat yang aktif membantu penanganan Karhutla.
“BTT juga diharapkan dapat diperuntukkan untuk menyediakan asupan nutrisi dan vitamin serta perlindungan kesehatan bagi petugas lapangan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.
DPRD juga meminta pemerintah menyiapkan pengadaan serta pembagian masker secara masif kepada masyarakat yang terdampak asap. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk.
Sekolah Diminta Patuhi Edaran
Riskon turut meminta Dinas Pendidikan Kotim melakukan monitoring terhadap satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran mengenai pengaturan jam operasional pembelajaran selama kondisi asap.
Terlebih, aktivitas pembelajaran di luar ruangan dinilai perlu mendapat perhatian khusus ketika kualitas udara sedang tidak baik.
“Dinas Pendidikan perlu memonitoring satuan pendidikan yang tidak mengindahkan surat edaran yang sudah dikeluarkan mengenai jam operasional pembelajaran selama kondisi asap di Kotim, apalagi untuk aktivitas di luar ruangan,” tegasnya.
Pawai Pembangunan Dipertimbangkan Ulang
Selain penanganan Karhutla, DPRD Kotim juga meminta Pemkab mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pawai Pembangunan yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Menurut Riskon, kondisi cuaca dan kualitas udara perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar tersebut dilaksanakan.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat di tengah kondisi Karhutla dan paparan asap yang masih terjadi. (Nardi)
5 Agustus 2026
07:08
