SAMPIT – Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas hingga menyebabkan kabut asap di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik, Riduan Kesuma.
Riduan menilai banyaknya titik api yang terjadi saat ini menjadi tanda kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak.
“Menggilanya sangat banyak titik api di wilayah Kotim merupakan tanda-tanda alam yang sangat perlu mendapat perhatian serius dari umat manusia yang ada di muka bumi,” kata Riduan, Kamis 20 Agustus 2026.
Menurutnya, kondisi lingkungan saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Eksploitasi hutan dan lahan dalam skala besar, baik untuk pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, dinilai perlu diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan perusahaan pertambangan dan perkebunan besar swasta (PBS) dalam membantu penanganan karhutla yang terjadi di Kotim.
“Bisa kita lihat dengan mata telanjang saat ini, wilayah Kotim sampai perkotaan mengalami kebakaran hebat. Adakah perhatian dari perusahaan tambang bauksit, tambang batu bara dan PBS sawit?” ujarnya.
“Dilihat dari kasat mata tidak ada armada perusahaan yang membantu pemadaman, bahkan armada mereka hanya berlenggang lalu lalang di wilayah Kotim membawa hasil tambang dan panen mereka sendiri untuk diangkut keluar Kotim,” imbuhnya.
Ia meminta pemerintah tidak bersikap lemah dalam menghadapi persoalan tersebut dan memastikan seluruh pihak yang beraktivitas di Kotim turut bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan.
“Hal apatis ini harus benar-benar disikapi oleh pemerintah. Negara tidak boleh kalah dengan investor yang seperti ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Riduan mengapresiasi seluruh personel yang selama ini berjibaku menangani karhutla, mulai dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, ASN hingga relawan dan pihak lainnya.
“Kami masyarakat sangat apresiasi sekali dengan sikap semua personel BPBD, Damkar, TNI, Polri, ASN dan mereka yang berjibaku selama ini dalam pemadaman api di Kotim,” ujarnya.
Riduan juga berharap aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan agar memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang.
Selain persoalan karhutla, Riduan turut menyoroti kebijakan perizinan pertambangan. Ia mengimbau pemerintah provinsi tidak memberikan izin pertambangan secara berlebihan di wilayah Kotim dan meminta pemerintah pusat mengevaluasi aktivitas serta perizinan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
Ia juga mempertanyakan adanya wilayah kerja pertambangan yang menurutnya mencakup akses jalan umum, termasuk jalan negara maupun jalan provinsi antarwilayah.
“Janganlah obral perizinan tambang di Kotim. Bahkan lebih gila lagi, HGU tambang yang berada di Kotim memasukkan jalan negara atau jalan provinsi antar kabupaten sebagai wilayah kerjanya,” ujarnya.
Riduan meminta pemerintah pusat maupun Kementrian ESDM dipimpin Bahlil Lahadalia bisa memperhatikan daerah lebih serius mengawasi aktivitas pertambangan dan perkebunan agar kepentingan investasi tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan serta masyarakat. (nardi)
