PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti penggunaan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, terutama yang bersumber dari SiLPA dan utang daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Kalteng, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan Rp226 miliar lebih, terdiri atas SiLPA Rp216 miliar lebih dan utang daerah Rp10 miliar lebih.
Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp833 juta lebih sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp225 miliar lebih.
Bryan menegaskan penggunaan SiLPA harus diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas daerah.
“Fraksi Nasdem berpandangan bahwa penggunaan SiLPA harus dilakukan secara tepat sasaran dan diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang benar-benar prioritas,” kata Bryan.
Selain SiLPA, Nasdem menyoroti rencana pembiayaan yang bersumber dari utang daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
“Fraksi Nasdem meminta pembiayaan utang daerah dilakukan hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan pembayaran kembali,” tegasnya.
Bryan menambahkan, pembiayaan utang juga harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan daerah dalam jangka panjang.
“Selain itu, perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi serta kepastian bahwa penggunaannya menghasilkan manfaat jangka menengah dan panjang bagi masyarakat,” lanjutnya.
(Sya’ban)
6 Oktober 2026
20:28
