PALANGKA RAYA – Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mendorong Polri mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan oknum petinggi kepolisian. Pengusutan diminta dilakukan secara transparan dan terbuka agar persoalan tersebut dapat terungkap hingga ke akar-akarnya.
Wakil Presiden MADN, Dr. H. Rahmat Hamka, mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Menurutnya, sikap tegas pimpinan Polri menjadi bagian penting dalam menjaga marwah institusi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri yang tidak sungkan dan secara tegas melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyadapan ilegal,”ucap Rahmat Hamka dalam keterangannya, Kamis 4 November 2026.
Dia menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak dicampuri kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Sebab, penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu demokrasi dan ketahanan nasional.
“Penyadapan ilegal ini masalah yang sangat serius. Jika seorang kepala negara saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan masyarakat lainnya? Ini sangat menodai demokrasi dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,”tambahnya.
Berdasarkan informasi awal, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, politisi, aktivis nasional, hingga jurnalis. Praktik tersebut diduga dilakukan kelompok tertentu untuk melemahkan serta menghambat kebijakan strategis pemerintah.
“Dalam hal ini juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan bersama-sama mengawal kepemimpinan nasional. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi atau diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa,” lanjutnya.
Selain itu mengingatkan pentingnya menghadapi berbagai pihak yang berupaya mengambil keuntungan pribadi dari kekayaan alam negara, termasuk mafia, koruptor, dan oligarki.
“Kita harus bersatu menghadapi musuh negara. Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah sang patriot bangsa yang komitmen menjalankan UUD 1945 dan Pasal 33 secara konsekuen, sehingga pasti banyak pihak yang merasa terganggu,”tuturnya.
Selain itu mengingatkan pemerintah dan jajaran kabinet agar tidak berhenti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Menurutnya, evaluasi dan otokritik diperlukan untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Serta berharap pelaksanaannya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap daerah,” urainya.
Pemerintah juga diminta memastikan tata kelola program berjalan adil dengan melibatkan pelaku UMKM. Pelaksanaan program hendaknya tidak diseragamkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendasar dan kearifan lokal masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan tata kelola program berjalan adil dan melibatkan pelaku UMKM. Jangan sampai program dibuat seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendasar serta kearifan lokal masyarakat di setiap daerah,”ungkap Rahmat Hamka yang juga menjabat Ketua Umum Kadin Kalteng. (yud)
19 Oktober 2026
11:01
