Pendelegasian Perizinan ke DPMPTSP Pulang Pisau Perlu Aturan yang Jelas

IST/BERITASAMPIT - DPMPTSP Pulpis bersama emenkum Kalteng bahas pendelegasian kewenangan perizinan.

PULANG PISAU – Penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Pulang Pisau membutuhkan landasan regulasi yang jelas agar proses pelayanan lebih terarah, kewenangan antar perangkat daerah tidak tumpang tindih, serta masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam mengurus administrasi.

Hal tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau, Reliasi, terlibat dalam pembahasan rancangan regulasi tersebut bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan jajaran pemerintah daerah. Penyusunan aturan ini menjadi langkah untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pelayanan yang dapat dilaksanakan DPMPTSP, sekaligus memastikan mekanisme perizinan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Reliasi menerangkan bahwa substansi rancangan peraturan mencakup jenis layanan yang akan didelegasikan, tanggung jawab penyelenggara, hingga pola koordinasi dengan perangkat daerah teknis. “Kejelasan aspek-aspek itu, diperlukan agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak terhambat persoalan administratif maupun ketidakjelasan pembagian tugas dalam pemerintahan daerah,” terangnya, Minggu 22 November 2026.

Penyusunan Perbup juga menelaah kesesuaian pengaturan dengan ketentuan pemerintahan daerah, pelayanan perizinan berusaha, serta sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dengan kerangka regulasi yang sesuai, pelaksanaan kewenangan diharapkan dapat mendukung penyederhanaan prosedur, sekaligus memberi kejelasan bagi masyarakat maupun pelaku usaha mengenai jalur pelayanan yang harus ditempuh.

Koordinasi dan konsultasi penyusunan rancangan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Tim 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng. Pertemuan turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Apriansyah, pihak pemrakarsa, serta Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam proses penyempurnaan naskah, tim perancang memberikan telaah terhadap sistematika regulasi, penggunaan istilah, kejelasan rumusan norma, serta konsistensi antar pasal. Penelaahan teknis tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan aturan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan produk hukum daerah, tetapi juga dapat dijalankan secara praktis dalam penyelenggaraan pelayanan.

baca juga ...  Bupati Pulang Pisau Serahkan 1.600 Sertifikat Tanah Wakaf hingga Aset Pemda melalui Program PTSL

Penyusunan Perbup pendelegasian kewenangan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau dalam menjalankan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih transparan, akuntabel dan efektif. Kejelasan pengaturan kewenangan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pelayanan publik yang mudah diakses, memiliki kepastian prosedur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. (denny)

Bagikan:
Berita Populer